Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:00 WIB
LITERATUR PAJAK
Kamis, 27 Juni 2024 | 18:55 WIB
TIPS KEPABEANAN
Data & Alat
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Fokus
Reportase
rasio pajak

 
Rabu, 26 Juni 2024 | 12:00 WIB
LAPORAN OECD
Tax ratio Indonesia hanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan Bhutan (11,3%), Laos (10,3%), Pakistan (10%), Bangladesh (7,5%), dan Sri Lanka (7,4%).
Sabtu, 22 Juni 2024 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL
Kendati begitu, pemerintah tetap berhati-hati dalam menyusun kebijakan perpajakan agar tidak memberatkan masyarakat.
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rencana penyusunan roadmap peningkatan tax ratio menjadi 12% hingga 23% dikhawatirkan akan memberikan sinyal yang buruk bagi pelaku pasar.
Selasa, 11 Juni 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Menurut wakil ketua Komisi XI, pemerintah perlu menjabarkan daftar prasyarat yang harus dipenuhi sehingga target tax ratio bisa tercapai.
Jum'at, 07 Juni 2024 | 10:47 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Tax ratio tercatat sebesar 10,32% pada 2023. Adapun pada tahun ini, tax ratio ditargetkan sebesar 10,12%.
Selasa, 21 Mei 2024 | 08:51 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Pajak yang perlu dilunasi paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifika
Senin, 20 Mei 2024 | 13:45 WIB
RASIO PAJAK
Pada 2029, rasio perpajakan ditargetkan bisa mencapai 10,58% hingga 11,48%.
Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Pemerintah mencatat tax ratio sebesar 10,32% pada 2023. Adapun pada tahun ini, tax ratio diperkirakan sebesar 10,12% PDB.
Jum'at, 10 Mei 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Ada beberapa rekomendasi kebijakan yang diberikan IMF kepada pemerintah RI. Apa saja?
Rabu, 08 Mei 2024 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Badan otorita penerimaan negara masuk dalam RKP 2025 lantaran pembentukan badan tersebut merupakan salah satu usulan dari pemerintah terpilih.
1 2 3 4 >