Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:00 WIB
LITERATUR PAJAK
Kamis, 27 Juni 2024 | 18:55 WIB
TIPS KEPABEANAN
Data & Alat
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Rabu, 12 Juni 2024 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 12 JUNI 2024-18 JUNI 2024
Fokus
Reportase
utang pemerintah

 
Senin, 01 Juli 2024 | 09:00 WIB
APBN 2024
Dengan nominal tersebut, rasio utang pemerintah hingga Mei 2024 mencapai 38,71 persen.
Senin, 24 Juni 2024 | 14:07 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Prabowo Subianto sempat menyinggung kenaikan rasio utang pada saat debat pilpres lalu.
Senin, 24 Juni 2024 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sesuai dengan PMK 136/2023, pemanfaatan NIK sebagai NPWP secara penuh dimulai pada 1 Juli 2024. Bersamaan dengan itu, NITKU juga mulai menggantikan NPWP cabang.
Sabtu, 22 Juni 2024 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL
Kendati begitu, pemerintah tetap berhati-hati dalam menyusun kebijakan perpajakan agar tidak memberatkan masyarakat.
Jum'at, 07 Juni 2024 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Cadangan devisa tersebut meningkat 2,1% dibandingkan dengan posisi akhir April 2024 yang senilai US$136,2 miliar.
Kamis, 30 Mei 2024 | 09:30 WIB
APBN 2024
Dari posisi tersebut, rasio utang pemerintah menjadi 38,64 persen.
Senin, 20 Mei 2024 | 18:00 WIB
APBN
Pada periode 2019 - 2023, pembayaran bunga utang pemerintah rata-rata tumbuh 11 persen per tahun.
Kamis, 09 Mei 2024 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Posisi cadangan devisa per April 2024 tersebut masih setara dengan pembiayaan 6,1 bulan serta 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Senin, 06 Mei 2024 | 09:00 WIB
KINERJA FISKAL
Rasio utang ini juga masih berada di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Jum'at, 03 Mei 2024 | 18:00 WIB
APBN 2024
Menurut menteri keuangan, realisasi utang yang rendah tersebut tak terlepas dari kehatian-hatian pemerintah dalam menerbitkan surat berharga negara (SBN).
1 2 3 4 >