Tagih Utang Pajak Rp6 Miliar, DJP Akhirnya Sandera Direktur Perusahaan

"Tindakan penagihan aktif terhadap LSM yang merupakan mantan pengurus dari PT KSA dilakukan berdasarkan data yang ada bahwa LSM adalah orang yang bertanggung jawab atas utang pajak itu," katanya, dikutip pada Rabu (15/2/2023).

Sementara itu, Kepala Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kanwil DJP Jakarta Barat Roby Eduard Sely menuturkan otoritas telah mengambil langkah persuasif guna mendorong LSM melunasi tunggakan pajaknya.

Dalam proses penagihan, DJP telah memberikan imbauan, pemanggilan, menerbitkan surat paksa, memblokir atau menyita aset, hingga mencegah LSM bepergian ke luar negeri. Namun, LSM tetap tidak melunasi tunggakan pajaknya.

"Upaya hukum penyanderaan [diharap] dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya dan juga memberikan efek penggentar dan berantai terhadap wajib pajak lain dengan kasus serupa," tuturnya.

Sesuai dengan UU 19/1997 s.t.d.d UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) dan PMK 189/2020, penyanderaan dapat dilakukan terhadap penanggung pajak dengan utang pajak minimal Rp100 juta dan diragukan itikad baiknya untuk melunasi tunggakan tersebut.

Penyanderaan dilakukan setelah ada surat perintah penyanderaan atas izin menteri keuangan atau gubernur dan diterima oleh penanggung pajak.

Penyanderaan dilakukan maksimal 6 bulan dan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Setelah utang pajak dan biaya penagihan dibayar lunas, penanggung pajak dapat dilepas. (rig)