Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Terapkan Windfall Tax, Negara Ini Dapat Setoran Rp8,85 triliun

A+
A-
0
A+
A-
0
Terapkan Windfall Tax, Negara Ini Dapat Setoran Rp8,85 triliun

Ilustrasi. Suasana upacara pelantikan Presiden baru Hungaria Katalin Novak, di Kossuth Square di Budapes, Hungaria, Sabtu (14/5/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Bernadett Szabo/AWW/djo

BUDAPEST, DDTCNews – Pemerintah Hungaria diestimasikan meraup penerimaan hingga EUR575 juta atau setara dengan Rp8,85 triliun seiring dengan implementasi windfall tax atas penghasilan dari perusahaan-perusahaan energi.

Analisis Eurointelligence Jack Smith mengatakan Pemerintah Hungaria baru-baru ini mengenalkan windfall tax sebesar 25% terhadap penghasilan yang didapat dari selisih antara harga minyak asal Rusia dan harga minyak global.

“Kebijakan [windfall tax] tersebut membuat Budapest memperoleh penerimaan sekitar US$600 juta atau setara dengan EUR575 juta dalam setahun,” katanya seperti dilansir theguardian.com, Minggu (19/6/2022).

Baca Juga: Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Hungaria merupakan salah satu negara, termasuk Republik Ceko dan Slovakia yang mendapatkan pengecualian dari kebijakan embargo Uni Eropa atas impor minyak asal Rusia. Kondisi tersebut membuat Hungaria mendapatkan ‘berkah’ dari sisi penerimaan.

Jack menilai ‘keuntungan tersembunyi’ tersebut pada gilirannya dapat menutup anggaran pemerintah yang tengah defisit. Sepanjang Januari-April 2022, pemerintah telah membukukan defisit anggaran hingga US$7,2 miliar atau setara dengan Rp106,12 triliun.

Sementara itu, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban menjelaskan pengenaan windfall tax sebesar 25% terhadap perusahaan-perusahaan energi, terutama produsen bensin, akan berlaku hingga 2023 mendatang.

Baca Juga: Kumpulkan Data Pengusaha, Petugas Pajak Kunjungi Dinas Pariwisata

“Pengenaan windfall tax 25% akan berdasarkan selisih harga antara harga minyak mentah dunia dan minyak mentah dari Rusia,” tuturnya.

Di sisi lain, pemimpin Uni Eropa menargetkan rencana embargo impor minyak asal Rusia, yang menyumbang 90% dari total nilai impor Rusia, akan diselesaikan pada akhir tahun ini. (rig)

Baca Juga: Negara Ini Siapkan Kembali Insentif Pajak untuk Tenaga Ahli Asing

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : hungaria, rusia, minyak bumi, pajak, pajak internasional, windfall tax

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:30 WIB
UU KUP

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB