Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Kanwil DJP Gandeng Polda

A+
A-
2
A+
A-
2
Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, Kanwil DJP Gandeng Polda

Ilustrasi.

KUPANG, DDTCNews – Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Nusa Tenggara menjajaki kerja sama dengan Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Belis Siswanto mengatakan upaya sinergi antara otoritas pajak dan aparat penegak hukum yaitu jajaran Polda NTT perlu dijalin guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang ada di wilayah timur Indonesia tersebut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Polda NTT atas sinergi dalam optimalisasi penerimaan negara. Semoga amanah yang diberikan menjadi berkah untuk kita semua," katanya dikutip dari laman resmi DJP, Jumat (30/4/2021).

Baca Juga: Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Sementara itu, Brigjen Pol Ama Kliment Dwikorjanto menyambut baik ajakan sinergi dari Kanwil DJP Nusa Tenggara. Dia memastikan jajaran Polda NTT siap mendukung untuk agenda pengamanan penerimaan negara dari sektor pajak.

Dia menilai upaya untuk mengamankan dan mengoptimalisasikan penerimaan pajak saat ini makin dibutuhkan. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak dibutuhkan guna membiayai upaya pemerintah dalam memulihkan ekonomi.

Untuk itu, sambungnya, saluran komunikasi antara dua lembaga di wilayah NTT wajib dijalin dengan baik sehingga mampu menjalankan tugas dengan optimal, terutama dalam mengamankan penerimaan pajak.

Baca Juga: Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

"Kegiatan audiensi dan koordinasi ini sangat penting dilakukan. Hal ini dapat membentuk hubungan yang harmonis antar instansi penegak hukum sehingga semakin optimal dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh negara," tuturnya.

DJP saat ini intens menjalin kerja sama dalam upaya mengamankan penerimaan pajak. Kantor pusat hingga unit vertikal DJP di daerah rutin menjalin kerja sama pengawasan dan penegakan hukum pajak dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Sebelumnya, sinergi pengawasan dan penegakan hukum pajak sudah dijalin oleh seluruh Kanwil DJP di wilayah DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya. Kemudian tiga Kanwil DJP di Jawa Timur juga telah menjalin kerja sama penegakan hukum dengan Polda Jatim. (rig)

Baca Juga: Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kanwil djp nusa tenggara, kepatuhan pajak, polda ntt, sinergi antarinstansi, daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Juli 2024 | 15:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Tarif 9 Jenis Pajak Daerah Terbaru yang Dipungut Pemkab Cilacap

Rabu, 03 Juli 2024 | 14:30 WIB
PROVINSI BENGKULU

Godok Aturan Teknis, Pemprov Bakal Pungut Pajak Alat Berat Mulai 2025

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:30 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Pemda Akhirnya Adakan Pemutihan Pajak setelah Lebih dari 1 Dekade