Transparansi Jadi Momentum Bagi WP Dapat Kepastian Pajak

Menurutnya, kepatuhan kooperatif pada dasarnya mempertukarkan transparansi dengan kepastian. Wajib pajak (WP) terbuka kepada otoritas pajak. Pada saat yang bersamaan, otoritas pajak memberi kepastian dengan mencegah timbulnya sengketa berlarut-larut atau tidak berujung pada pengadilan.

“Akibatnya, biaya kepatuhan (cost of compliance) juga akan semakin menurun,” tegasnya dalam seminar nasional yang menjadi bagian dari Pekan Raya Perpajakan Nasional (PRPN) 2019 tersebut.

Darussalam mengungkapkan tidak ada definisi yang universal terkait kepatuhan kooperatif. Namun, secara singkat, kepatuhan kooperatif merupakan sebuah hubungan yang mendukung kolaborasi dan lebih berdasarkan rasa saling percaya. Ada tiga pilar dasar pembentuk kepatuhan kooperatif, yakni rasa saling percaya, transparansi, dan pengertian.

Bagaimanapun, kehadiran informasi (hasil transparansi) membuat upaya untuk menguji kepatuhan pajak semakin mudah. Dengan demikian, ketergantungan dari mekanisme withholding tax seharusnya bisa dikurangi dan pemerintah bisa melakukan pemungutan pajak dengan lebih efektif.

Dalam seminar yang bekerja sama dengan DDTC ini, Darussalam juga memaparkan tiga fenomena yang mendorong terwujudnya transparansi di sektor pajak. Pertama, keinginan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan memperoleh data dan informasi tentang profil dan kegiatan ekonomi WP.

Hal ini sering berkaitan dengan masalah shadow economy serta penghindaran dan pengelakan pajak. Upaya untuk memperoleh data ini juga dipengaruhi oleh sistem self assessment, akses informasi keuangan oleh otoritas pajak, dan berbagai kebijakan yang berdiri di atas elemen transparansi.

Kedua, tren kerja sama global di bidang pajak dan kejahatan keuangan. Beberapa diantaranya adalah Proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) OECD, proyek pertukaran informasi (spontaneous, by request, dan automatic), serta kerja sama untuk melawan pencucian uang yang diinisiasi Financial Action Task-Force (FATF).

Ketiga, penggunaan teknologi. Otoritas pajak di berbagai negara semakin banyak menggunakan teknologi untuk mendorong kepatuhan. Penekanan diberikan pada pengumpulan dan pengelolaan data pajak. Ini digunakan untuk mematikan pembayaran pajak dengan benar dan mendeteksi tax fraud.

Selain itu, teknologi juga membuat transparansi data dari WP ke otoritas pajak lebih dapat dilindungi. Pada saat yang bersamaan, teknologi akan membuat informasi tersedia dengan mudah sehingga bisa diakses dalam waktu yang cepat (real time).

Dalam seminar nasional yang dibuka langsung oleh Kepala BPPK Rionald Silaban, Menko Perekonomian Darmin Nasution pun hadir dan memberikan paparan terkait paket kebijakan ekonomi Indonesia di bidang perpajakan. Dia pun memaparkan beberapa tantangan dan upaya pemerintah untuk merespons masifnya perkembangan ekonomi digital, tidak terkecuali dalam konteks perpajakan.

Selain itu, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Awan Nurmawan Nuh juga hadir. Dia memberikan paparan mengenai perkembangan kebijakan perpajakan di Indonesia dalam setahun terakhir.

Dalam konteks penerapan Automatic Exchange of Information (AEoI), Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional DJP Leli Listianawati juga hadir sebagai pembicara. Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto dan Dosen Pajak PKN STAN Ferry Irawan hadir sebagai moderator.

Sekadar informasi, selain seminar nasional perpajakan yang menggandeng DDTC ini, ada serangkaian agenda lain dalam PRPN 2019. Salah satunya adalah High School Tax Competition (HSTC) & Kompetisi Debat Pajak Nasional (KDPN). Ada pula Youth Tax Summit. (kaw)