Belum Ada Perkada Insentif Pajak Hiburan, Pemda Bisa Ambil Diskresi

“Kalau misal belum ada Perkada berarti ada kekosongan hukum maka berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan pejabat daerah dimungkinkan mengambil diskresi. Tentu ada batasan-batasannya saat mengambil diskresi,” katanya, dikutip pada Selasa (30/4/2024).

Batasan tersebut, sambung Yadhy, antara lain diskresi ditujukan untuk mengisi kekosongan hukum, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, serta mengatasi stagnasi pemerintahan. Namun, dia menekankan pemberian insentif pajak daerah jauh lebih baik jika berdasarkan Perkada.

“Tetapi, alangkah baiknya pemda segera mengeluarkan atau membentuk Perkada, baik peraturan gubernur, peraturan bupati, maupun peraturan wali kota.” tuturnya.

Yadhy menambahkan pemberian insentif pajak tersebut harus berpatokan pada pertimbangan yang sudah diatur dalam UU HKPD. Merujuk Pasal 101 UU HKPD, terdapat 5 alasan yang bisa menjadi pertimbangan dalam pemberian insentif pajak daerah.

Pertama, kemampuan membayar wajib pajak. Kedua, kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak.

Ketiga, untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro. Keempat, untuk mendukung kebijakan pemda dalam mencapai program prioritas daerah. Kelima, untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.

Selain itu, berdasarkan Pasal 99 ayat (5) PP 35/2023, pemberian insentif tersebut dilakukan dengan memperhatikan 4 faktor antara lain kepatuhan pembayaran dan pelaporan pajak oleh wajib pajak selama 2 tahun terakhir.

Kemudian, kesinambungan usaha wajib pajak; kontribusi usaha dan penanaman modal wajib pajak terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan faktor lain yang ditentukan oleh kepala daerah.

“Jadi, alangkah baiknya tetap mengacu pada undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan daerah, dan kemudian ditindaklanjuti dengan Perkada. Inilah yang akan menjadikan adanya kepastian hukum dalam masyarakat,” ujar Yadhy.

Sebagai informasi, UU HKPD mengatur tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Ketentuan tersebut menuai beragam protes dari pelaku usaha hiburan. Banyak pelaku usaha hiburan yang merasa keberatan dengan besaran tarif tersebut. Menanggapi hal itu, Mendagri mengeluarkan Surat Edaran (SE) Mendagri No.900.1.13.1/403/SJ.

SE tersebut memungkinkan kepala daerah untuk memberikan insentif fiskal sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UU HKPD dan Pasal 99 PP 35/2023. Namun, SE tersebut merupakan imbauan dan bukan berarti mencabut ketentuan tarif PBJT atas jasa hiburan tertentu yang diatur dalam UU HKPD.

Berdasarkan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan hanya bisa dihapus dengan peraturan yang kedudukannya sederajat atau lebih tinggi. Sementara itu, SE memiliki kedudukan jauh di bawah undang-undang sehingga tidak bisa menghapus ketentuan dalam undang-undang.

“Jadi, surat edaran ini sebenarnya tidak menghapuskan tarif pajak hiburan yang 40% - 75% di daerah, tetapi SE ini meminta pemda untuk berkomunikasi dengan pelaku usaha di wilayahnya terkait dengan pemberian insentif pajak hiburan agar dapat dilaksanakan,” kata Yadhy. (rig)