Selamat Hari Buruh! Yuk, Pahami Hak dan Kewajiban Perpajakannya

Pertama, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang biasa dikenal sebagai pegawai kontrak. Kedua, Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang mengacu pada pegawai tetap.

Dalam konteks perpajakan, pengelompokan tersebut tidak berlaku. Dalam pajak penghasilan, kategori pegawai dilihat dari karakteristik berikut:

1. Pegawai memperoleh penghasilan secara tetap tanpa dipengaruhi oleh jumlah hari kerja atau penyelesaian tugas.
2. Pegawai bekerja penuh pada pekerjaan tersebut.
3. Pegawai bekerja berdasarkan kontrak, kesepakatan, perjanjian tertulis atau tidak tertulis, atau menduduki jabatan tertentu.

Sebagai wajib pajak, buruh atau pekerja memiliki beberapa hak, termasuk:

1. Menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari pemotong pajak.
2. Menerima pengembalian kelebihan PPh Pasal 21 yang telah dipotong, kecuali untuk PPh Pasal 21 yang ditanggung pemerintah.
3. Mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali.
4. Mendapatkan jaminan kerahasiaan data sebagai wajib pajak.
5. Mendapatkan insentif pajak.

Buruh atau pekerja juga memiliki kewajiban dasar sebagai wajib pajak, meliputi:

1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Melakukan kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
3. Menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak penghasilan selain yang telah dipotong oleh tempat bekerja, apabila memiliki penghasilan lain.

Perhitungan PPh Pasal 21 bagi buruh terbagi menjadi 2 skema, yaitu skema perhitungan untuk buruh dengan status pegawai tetap dan skema penghitungan untuk buruh dengan status sebagai pegawai tidak tetap.

Untuk detail lebih lengkap mengenai perhitungan PPh Pasal 21 bagi buruh atau pekerja, Anda dapat mengunjungi panduan pajak di platform Perpajakan DDTC melalui tautan berikut: https://perpajakan.ddtc.co.id/panduan-pajak/profesi/pekerja-atau-buruh.

Panduan pajak tersebut berisikan:

• Dasar Hukum
• Definisi
• Hak Buruh dalam Lingkup Pajak
• Kewajiban Buruh dalam Lingkup Pajak
• Perhitungan PPh Pasal 21 Buruh dengan Status Pegawai Tetap
• Perhitungan PPh Pasal 21 Buruh Dengan Status Pegawai Tidak Tetap
• Ilustrasi Kasus