Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Pengusaha Vietnam Desak Parlemen Setujui Perpanjangan Diskon Tarif PPN

A+
A-
1
A+
A-
1
Pengusaha Vietnam Desak Parlemen Setujui Perpanjangan Diskon Tarif PPN

Ilustrasi.

HANOI, DDTCNews - Pelaku usaha di Vietnam mendesak Majelis Nasional atau parlemen untuk segera menyetujui usulan perpanjangan periode pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) hingga akhir tahun.

Wakil Ketua Asosiasi UKM Mac Quoc Anh mengatakan pemotongan tarif PPN sebesar 2% akan berdampak pada penurunan harga berbagai barang dan jasa. Menurutnya, kebijakan ini juga membuat masyarakat tetap memiliki daya daya beli yang baik.

"Pemotongan tarif pajak akan membantu menurunkan harga barang dan jasa, merangsang konsumsi domestik, dan meningkatkan produksi," katanya, dikutip pada Minggu (19/5/2024).

Baca Juga: Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Anh meyakini kebijakan pemotongan tarif PPN bakal berdampak langsung terhadap konsumsi masyarakat. Harapannya, keringanan pajak tersebut juga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, pengamat ekonomi Le Dang Doanh memandang pemotongan tarif PPN akan otomatis berdampak pada harga barang dan jasa yang dibayarkan masyarakat. Dengan harga yang lebih rendah, masyarakat akan terdorong untuk membeli barang dan jasa.

"Selain itu, biaya yang dikeluarkan perusahaan juga akan berkurang karena PPN yang lebih rendah membuat biaya produksi lebih murah," ujarnya seperti dilansir vietnamplus.vn.

Baca Juga: Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Pemerintah telah mengusulkan perpanjangan periode pemangkasan tarif PPN hingga akhir tahun, dari seharusnya berakhir Juni 2024. Pemerintah menyebut pemotongan tarif PPN dari 10% menjadi 8% masih dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha dan produksi.

Menurut pemerintah, upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 2024, termasuk perpanjangan pemotongan tarif PPN, saat ini diperlukan. Pemerintah bahkan merelaksasi batas waktu penyetoran PPh badan, pajak konsumsi khusus, serta PPh orang pribadi.

Dengan pemotongan tarif PPN sebesar 2% pada semester II/2024, potensi penerimaan yang hilang diperkirakan mencapai VND24 triliun atau sekitar Rp15,2 triliun.

Baca Juga: Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Sementara itu, Menteri Keuangan Ho Duc Phoc berharap usulan perpanjangan pemotongan PPN akan disetujui pada pertemuan Majelis Nasional yang akan dibuka pada 20 Mei 2024.

Kebijakan pemotongan tarif PPN semula diberikan untuk mendorong pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19. PPN bertarif 8% dikenakan atas semua barang dan jasa, kecuali barang dan jasa tertentu. (rig)

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : vietnam, pajak, pajak internasional, diskon pajak, tarif pajak, PPN

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Juli 2024 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Wajib Pajak Pusat Perlu Mutakhirkan Data agar Cabang Dapat NITKU

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

berita pilihan

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Batalkan Faktur Pajak Tapi Beda Tahun, Apakah Bisa?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pegawai Pindah Cabang, Hitungan PPh 21-nya Disamakan dengan Resign?

Jum'at, 05 Juli 2024 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Kelancaran Ibadah Haji 2024, DJBC dan Saudi Customs Kerja Sama