Vietnam Bakal Terapkan Pajak Minimum Global Mulai 2024

"Kementerian Keuangan telah mengirimkan draf pajak minimum global pada Juni lalu dan pemerintah akan segera menyerahkannya kepada Majelis Nasional sehingga bisa disahkan paling lambat Oktober 2023," katanya, Sabtu (15/7/2023).

Minh mengatakan kesepakatan Pilar 2 rencananya akan diimplementasikan sebagai common approach mulai tahun depan. Pada Pilar 2, negara-negara Inclusive Framework telah menyepakati pajak minimum global sebesar 15%.

Mengingat Pilar 2 adalah common approach, setiap yurisdiksi perlu mengadopsi rezim pajak tersebut tanpa perlu menunggu adanya multilateral instrument (MLI) dan sejenisnya. Apabila tarif pajak efektif perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tak mencapai 15%, top-up tax berhak dikenakan oleh yurisdiksi tempat korporasi multinasional bermarkas.

Pengenaan top-up tax dilakukan didasarkan pada income inclusion rule (IIR). Pajak minimum global ini hanya akan berlaku atas perusahaan multinasional dengan pendapatan di atas EUR750 juta.

Dia menjelaskan kesepakatan pajak minimum akan diadopsi di dalam negeri sejalan dengan upaya mengurangi risiko praktik base erosion and profit shifting (BEPS).

Sebelum draf RUU diserahkan kepada Majelis Nasional, pemerintah akan menyosialisasikan pajak minimum global kepada pelaku usaha, kementerian, dan lembaga. Pemerintah juga akan memastikan implementasi pajak minimum global tidak akan mengganggu iklim investasi di Vietnam.

Dilansir vietnamnet.vn, ada setidaknya 1.015 perusahaan penanaman modal asing. Dari angka tersebut, lebih dari 70 bisnis kemungkinan akan terpengaruh oleh pajak minimum global.

Sementara itu, otoritas pajak melaporkan ada sekitar 335 proyek di Vietnam dengan modal investasi terdaftar masing-masing lebih dari US$100 juta, yang beroperasi di bidang pemrosesan dan manufaktur di zona ekonomi dan kawasan industri.

Perusahaan di sana menikmati tarif PPh badan kurang dari 15% dan kemungkinan akan dikenakan pajak minimum global. (sap)