Warning Jokowi ke Pabrik yang Bandel Hasilkan Polusi: Bisa Ditutup!

"Semua pasti [bisa kena sanksi], dan bisa ditutup [pabriknya]. Kemarin di rapat sudah saya sampaikan. Kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini. Karena harga kesehatan yang harus kita bayar mahal sekali," kata Jokowi saat melakukan kunjungan di Kota Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/8/2023).

Nantinya, tim inspeksi dari Kementerian Perindustrian yang akan mengawasi dan menentukan perlu tidaknya sebuah industri memasang scrubber untuk mengendalikan gas buang.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengatakan, tim inspeksi yang bertugas mengawasi pengendalian emisi gas buang di wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat akan menentukan perlu tidaknya penggunaan scrubber pada sektor industri.

Jokowi menegaskan sejumlah langkah pengendalian polusi sudah dilakukan oleh pemerintah. Antara lain, upaya pemindahan pengguna transportasi pribadi ke transportasi publik, penanaman pohon di seluruh instansi, kebijakan work from home (WFH) yang kembali digalakkan, hingga modifikasi cuaca.

"Juga pengawasan ke industri, ke PLTU, semua dilakukan. Sepeda motor, mobil, semua dicek emisinya. Banyak yang harus dikerjakan, tapi memang bertahap," kata Jokowi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi tercatat sudah 2 kali menggelar rapat terbatas bersama para menterinya untuk secara khusus membahas tentang kualitas udara ibu kota yang memburuk.

Menurut Jokowi, ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab makin buruknya kualitas udara di Jabodetabek, antara lain terjadinya kemarau panjang selama 3 bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi serta pembuangan emisi dari transportasi.

Selain 2 hal tersebut, aktivitas industri di Jabodetabek terutama yang menggunakan batu bara sebagai bahan bakar di sektor manufaktur juga dituding ikut menyumbang polusi. (sap)