Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Anies, Prabowo, dan Ganjar Kompak Ingin Lanjutkan Hilirisasi Industri

A+
A-
1
A+
A-
1
Anies, Prabowo, dan Ganjar Kompak Ingin Lanjutkan Hilirisasi Industri

Ilustrasi. Aktivitas tungku smelter nikel di PT VDNI di kawasan industri di Kecamatan Morosi, Konawe, Sulawesi Tenggara, Jumat (9/9/2022). ANTARA FOTO/Jojon/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Ketiga calon presiden pada pilpres 2024 berjanji melanjutkan program hilirisasi yang menjadi kebijakan andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Calon presiden Anies Baswedan mengatakan hilirisasi dibutuhkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Menurutnya, kebijakan hilirisasi perlu terus didorong hingga menjadi reindustrialisasi.

"Hilirisasinya terus [berjalan], tetapi itu tidak cukup. Harus ada reindustrialisasi," katanya, dikutip pada Kamis (9/11/2023).

Baca Juga: Makan Siang Gratis Butuh Rp71 Triliun, DPR Pastikan Tak Bebani Fiskal

Anies mengatakan reindustrialisasi akan membawa lebih banyak keuntungan secara ekonomi. Utamanya, penciptaan sekitar 15 juta lapangan kerja baru dalam 5 tahun.

Selain itu, dia juga memandang reindustrialisasi juga dapat berdampak positif pada penerimaan negara, terutama pajak. Oleh karena itu, negara juga perlu memberikan insentif agar program hilirisasi berjalan lebih cepat.

Sementara itu, calon presiden Prabowo Subianto menyebut hilirisasi mutlak dilanjutkan untuk mendorong dan memeratakan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, hilirisasi yang dimulai era Jokowi juga telah terbukti meningkatkan nilai ekspor.

Baca Juga: Ada Sistem INSW, Interaksi Pelaku Usaha dan Petugas Jadi Sederhana

Dia mencontohkan efek kebijakan hilirisasi nikel yang diiringi pelarangan ekspor produk mentah ternyata mampu meningkatkan nilai tambah produk turunannya. Pada 2017, ekspor produk turunan nikel hanya senilai US$3,3 miliar, tetapi kemudian melonjak menjadi US$33,8 miliar pada 2022.

"Kadang-kadang dengan kebijakan bisa mengubah nasib suatu bangsa. Dengan hilirisasi, kita bisa hentikan mengalir keluarnya kekayaan negara," ujarnya.

Prabowo berencana memperluas kebijakan hilirisasi hingga menjadi 21 komoditas.

Baca Juga: Realisasi Insentif Kepabeanan Rp13,8 Triliun, Begini Dampak ke Ekonomi

Adapun calon presiden Ganjar Pranowo, menilai Indonesia memiliki potensi SDA yang besar untuk diproses lebih lanjut. Menurutnya, potensi SDA tersebut tidak hanya terbatas pada barang tambang seperti nikel, tetapi juga komoditas kelautan dan perkebunan.

Beberapa komoditas yang memiliki potensi untuk dikembangkan antara lain ikan, rumput laut, dan kelapa sawit.

"Hilirisasi yang harus dilanjutkan itu hilirisasi yang bukan hanya sekadar cerita. Kenapa kita tidak hilirisasi industri di maritim kita, hilirisasi perkebunan kita," katanya. (sap)

Baca Juga: Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : hilirisasi, industri, ekspor, komoditas tambang, mineral, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, pemilu 2024

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 17 Juni 2024 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Sebut Fasilitas Kepabeanan Ampuh Dorong Ekonomi, Ini Alasannya

Senin, 17 Juni 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Marak PHK di Sektor Tekstil, Sri Mulyani Soroti Soal Praktik Dumping

Jum'at, 14 Juni 2024 | 17:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Tarif PPh Final Penghasilan dari Penempatan DHE SDA Dulu dan Kini

Rabu, 12 Juni 2024 | 09:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Minta Kemenkeu Susun Roadmap Tax Ratio 23%, Sri Mulyani Keberatan

berita pilihan

Minggu, 07 Juli 2024 | 15:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Selasa Besok, KY Gelar Seleksi Wawancara Calon Hakim Agung Pajak

Minggu, 07 Juli 2024 | 13:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Terima Dana Sponsorship Kena Pajak Penghasilan? Begini Ketentuannya

Minggu, 07 Juli 2024 | 12:00 WIB
KABUPATEN JEMBER

Ada Kenaikan NJOP, Target Penerimaan PBB-P2 Tahun Ini Tidak Berubah

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pelaku Usaha Kesehatan Perlu Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Minggu, 07 Juli 2024 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penggunaan Layanan Pajak dengan NIK, NPWP 16 Digit, dan NITKU

Minggu, 07 Juli 2024 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Tagih Tunggakan Pajak, Juru Sita Blokir Rekening Milik 157 WP

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:30 WIB
AUSTRALIA

Per 1 Juli 2024, Negara Ini Pangkas Tarif Pajak Penghasilan

Minggu, 07 Juli 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Anggota DPR Usulkan Perguruan Tinggi Swasta Bebas Pungutan PBB

Minggu, 07 Juli 2024 | 08:30 WIB
KABUPATEN SUKOHARJO

Pemda Akhirnya Adakan Pemutihan Pajak setelah Lebih dari 1 Dekade