Apa Itu Stelsel Akrual dan Stelsel Kas?

Adapun pembukuan tersebut harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas. Stelsel akrual atau stelsel kas sendiri lekat dengan proses pengakuan penghasilan dan biaya. Lantas, sebenarnya apa itu stelsel akrual atau stelsel kas?

Definisi
STELSEL akrual adalah suatu metode penghitungan penghasilan dan biaya yang mengakui penghasilan pada waktu diperoleh dan mengakui biaya pada waktu terutang. Jadi, tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan biaya itu dibayar secara tunai.

Pengertian stelsel akrual ini juga mencakup pengakuan penghasilan berdasarkan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan umumnya dipakai dalam bidang konstruksi.

Selain itu, metode lain yang dipakai dalam bidang usaha tertentu seperti build operate and transfer (BOT) dan real estat juga termasuk pengertian stelsel akrual (Penjelasan Pasal 28 ayat (5) UU KUP).

Sementara itu, stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang dibayar secara tunai.

Menurut stelsel kas, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan apabila benar-benar telah diterima secara tunai dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, biaya baru dianggap sebagai biaya apabila benar-benar telah dibayar secara tunai dalam suatu periode tertentu.

Stelsel kas biasanya digunakan perusahaan kecil orang pribadi atau perusahaan jasa. Misalnya transportasi, hiburan, dan restoran yang tenggang waktu antara penyerahan jasa dan penerimaan pembayarannya tidak berlangsung lama.

Namun, stelsel kas murni tidak dapat sepenuhnya digunakan dalam perhitungan pajak penghasilan. Pasalnya, dalam stelsel kas murni penghasilan dari penyerahan barang/jasa ditetapkan saat pembayaran pelanggan diterima dan biaya ditetapkan saat barang, jasa, dan biaya operasi lain dibayar.

Dengan cara ini, pemakaian stelsel kas dapat mengakibatkan penghitungan yang mengaburkan penghasilan. Artinya, besarnya penghasilan dari tahun ke tahun dapat disesuaikan dengan mengatur penerimaan kas dan pengeluaran kas.

Untuk itu, Pasal 28 ayat (5) UU KUP juga mengatur 3 hal yang harus diperhatikan jika ingin menerapkan stelsel kas dalam melakukan penghitungan pajak penghasilan. Dengan demikian penggunaan stelsel kas untuk tujuan perpajakan dapat juga dinamakan stelsel campuran.

Pertama, penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun yang bukan. Kemudian, dalam menghitung harga pokok penjualan harus diperhitungkan seluruh pembelian dan persediaan.

Kedua, dalam memperoleh harta yang dapat disusutkan dan hak-hak yang dapat diamortisasi, biaya-biaya yang dikurangkan dari penghasilan hanya dapat dilakukan melalui penyusutan dan amortisasi. Ketiga, pemakaian stelsel kas harus dilakukan secara taat asas (konsisten).

Adapun taat asas adalah prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya. Misalnya tahun lalu menggunakan stelsel kas, berarti tahun berikutnya juga harus menggunakan metode yang sama

Selain pada stelsel pengakuan penghasilan, prinsip taat asas juga berlaku dalam penerapan tahun buku, metode penilaian persediaan, atau metode penyusutan dan amortisasi. Namun, perubahan metode pembukuan masih dimungkinkan dengan syarat mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak.

Perubahan metode pembukuan itu harus diajukan kepada Dirjen Pajak sebelum dimulainya tahun buku yang bersangkutan dengan menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima serta akibat yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. (Bsi)