Catat! Upah Minimum Kabupaten/Kota Diumumkan Paling Lambat Pekan Depan

"Proses penetapan UMK akan diumumkan paling lambat tanggal 7 Desember 2022," cuit akun Kementerian Ketenagakerjaan, @KemnakerRI, melalui Twitter, Kamis (1/12/2022).

Formula UMK sendiri ikut mempertimbangkan 3 hal, yakni paritas daya beli, faktor tingkat penyerapan tenaga kerja, dan faktor media upah pekerja/buruh di luar penyelenggara negara. Seluruh variabel tersebut dihitung berdasarkan nilai rata-rata 3 tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama.

Sesuai dengan Pasal 16 Permanaker 18/2022, penghitungan UMP dilakukan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Hasil penghitungan UMK disampaikan kepada bupati/walikota untuk kemudian direkomendasikan kepada gubernur melalui dinas.

Kemudian, gubernur meminta saran dan pertimbangan kepada Dewan Pengupahan Provinsi dalam menetapkan UMK yang direkomendasikan masing-masing bupati/walikota. Perlu dicatat, jika hasil penghitungan UMK ternyata lebih rendah daripada UMP maka bupati/walikota tidak dapat merekomendasikan nilai UMK-nya kepada gubernur.

"Upah minimum provinsi dan kabupaten/kota yang telah ditetapkan ... mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2023," bunyi Pasal 17 Permenaker 18/2022.

Saat ini tercatat 34 provinsi yang telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) pada 2023 dengan memperhitungkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Berdasarkan data yang ada, Provinsi Sumatera Barat menetapkan kenaikan UMP tertinggi se-Indonesia, yakni 9,15%.

Gubernur Sumbar Mahyeldi telah menerbitkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 562-863-2022 mengenai UMP 2023 yang naik dari Rp2,51 juta menjadi Rp2,74 juta mulai 1 Januari 2023.

Namun secara nominal, UMP 2023 di Provinsi DKI Jakarta masih menjadi yang tertinggi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan UMP 2023 sebesar 5,6% menjadi Rp4,9 juta. (sap)