Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

A+
A-
2
A+
A-
2
Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Pendukung NDP Sophie Reynolds memakai masker pelindung "Tax the Rich" saat kunjungan kampanye pemilihan oleh pemimpin Partai Demokratik Baru (NDP) Jagmeet Singh di Welland, Ontario, Kanada, Rabu (15/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Nick Iwanyshyn/aww/cfo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Para senator dari Partai Demokrat sedang menyusun beleid pajak baru yang mengatur tentang Billionaires Income Tax. Penerimaan dari skema ini akan dipakai untuk mendanai belanja perlindungan sosial.

Pada rancangan beleid tersebut, apresiasi nilai aset atau unrealized gains dari aset milik miliarder seperti saham dan surat utang serta aset-aset lainnya akan dikenai pajak.

Billionaires Income Tax rencananya akan diberlakukan atas wajib pajak AS dengan kekayaan di atas US$1 miliar atau memiliki penghasilan tahunan sebesar US$100 juta selama 3 tahun berturut-turut.

Baca Juga: Anggota Parlemen Ini Usulkan Minuman Berpemanis Kena Cukai 20 Persen

"Dalam kebijakan yang bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu, akan menjadi kesalahan yang besar untuk tidak meminta miliarder membayar pajak secara lebih adil," ujar Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden, dikutip Selasa (26/10/2021).

Wyden mengatakan Billionaires Income Tax akan memaksa orang-orang terkaya AS yang selama ini tidak membayar pajak untuk menunaikan kewajibannya.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Billionaires Income Tax yang nantinya akan mengenakan pajak atas unrealized capital gains bukanlah pajak kekayaan.

Baca Juga: Jokowi Klaim IKN Bakal Dukung Sektor Pertanian Daerah Sekitarnya

"Itu bukan pajak kekayaan, melainkan pajak atas unrealized gains yang dinikmati oleh orang-orang terkaya dan miliarder," ujar Yellen seperti dilansir thehill.com.

Sebagai catatan, wacana pengenaan pajak atas unrealized gains terhadap miliarder AS muncul akibat gagalnya rencana kenaikan tarif pajak korporasi yang diusung oleh Joe Biden. Dari 50 anggota senator anggota Partai Demokrat, terdapat 1 orang yang menolak kenaikan tarif pajak korporasi, yakni Kyrsten Sinema.

Kenaikan tarif pajak korporasi yang direncanakan oleh Biden memerlukan dukungan penuh dari para anggota Partai Demokrat di Senat AS. Pasalnya, Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menguasai 50 dari 100 kursi senat.

Baca Juga: Fungsi SPT bagi Wajib Pajak, PKP dan Pemotong Sesuai UU KUP

Dengan demikian, Biden memerlukan dukungan penuh dari partainya sendiri agar usulan reformasi pajak sekaligus rencana belanja yang diusungnya dapat diimplementasikan. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pajak internasional, pajak kekayaan, unrealized gains, tax the rich, Joe Biden, USA

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Juli 2024 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Layanan Publik Terganggu Ransomware, Menko Hadi: Bulan Ini Pulih

Selasa, 02 Juli 2024 | 14:30 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Pengajuan Fasilitas Perpajakan IKN Butuh Lebih Sedikit Dokumen Syarat

Senin, 01 Juli 2024 | 14:00 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT II

Ada Coretax System, Pemda Bisa Lebih Mudah Sampaikan Data Pajak ke DJP

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya