DJBC Minta Unit Vertikal Lebih Aktif Promosikan Fasilitas Fiskal

"Beberapa kantor vertikal saya harapkan bisa serius menangani permasalahan ini, terutama daerah-daerah yang memiliki potensi panas bumi," katanya, dikutip pada Selasa (21/3/2023).

Padmoyo menuturkan DJBC dengan tugas sebagai trade facilitator dan industrial assistance berupaya membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi panas bumi. Apalagi, semua negara tengah berupaya mempercepat transisi energi dengan memanfaatkan energi terbarukan.

Melalui PMK 172/2022, pemerintah mengatur atas impor barang untuk kegiatan penyelenggaraan panas bumi dapat diberikan pembebasan bea masuk.

Kegiatan penyelenggaraan panas bumi berupa pemanfaatan tidak langsung yang dapat diberikan pembebasan bea masuk, meliputi survei pendahuluan atau survei pendahuluan dan eksplorasi, eksplorasi, eksploitasi, dan/atau pemanfaatan.

Fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan termasuk bea masuk anti dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, dan/atau bea masuk pembalasan.

Kemudian, barang impor yang telah diberikan pembebasan bea masuk juga dapat diberikan perlakuan perpajakan berupa tidak dipungut PPN atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dan/atau dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor.

Sejauh ini, lanjut Padmoyo, beberapa unit DJBC telah intens memberikan pelayanan dan pengawasan mengenai fasilitas fiskal untuk kegiatan panas bumi.

Pelayanan atas fasilitas tersebut misalnya diberikan oleh Kanwil DJBC Sumatera Bagian Timur, Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, Kanwil DJBC Sumatera Utara, Kanwil DJBC Banten, dan Kanwil DJBC Jawa Barat.

"Mudah-mudahan teman-teman [di unit vertikal DJBC] bisa memberikan pelayanan yang terbaik," ujarnya.

Padmoyo menambahkan Direktorat Fasilitas Kepabeanan siap memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan penyelenggaraan panas bumi. Apabila mengalami kendala, pengguna jasa dapat berdiskusi dengan petugas sehingga pemberian fasilitas dapat berlangsung baik.

PMK 172/2022 telah memperluas subjek penerima fasilitas fiskal untuk kegiatan panas bumi, yakni kontraktor kontrak operasi bersama (KKOB) yang menandatangani kontrak operasi bersama dengan beberapa pihak.

Pihak yang dimaksud antara lain PT Pertamina, badan usaha, kementerian/lembaga (K/L) atau pemda, perguruan tinggi, serta lembaga penelitian. Pada ketentuan yang lama, fasilitas itu hanya diberikan untuk KKOB dan badan usaha. (rig)