Draf UU Cukai Selektif Disetujui Kabinet

“Persetujuan dari Kabinet ini mengartikan bahwa RUU tersebut saat ini sudah dapat diteruskan ke legislatif bikameral Bahrain untuk mendapatkan persetujuan dan disahkan menjadi Undang-Undang,” tuturnya, Selasa (17/10).

Bahrain telah menandatangani perjanjian penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) dan cukai selektif bulan Februari 2017. Sementara, di seluruh negara anggota GCC, cukai selektif telah diterapkan sejak 1 Oktober 2017. Namun, hingga saat ini pemerintah Bahrain belum juga megesahkan RUU cukai selektif dan berencana ditunda hingga pertengahan tahun 2018.

Manajer Pajak di KPMG Bahrain Ali Al-Mahroos mengatakan Bahrain adalah pasar yang sangat berbeda dari negara tetangga. Sebagian besar perusahaan yang ada merupakan usaha kecil menengah (UKM). Sehingga, adanya perubahan aturan pajak di masa yang akan datang tidak serta merta membuat UKM bisa bergerak secepat perusahaan bisnis besar di Bahrain.

Tidak seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), lanjutnya, Bahrain tidak memiliki bentuk budaya pajak yang matang. Hal ini dilansir dalam zawya.com, menyebabkan lebih banyak beban bagi bisnis dan manajemen seiring dengan tambahan pelaporan dan alur kerja yang dibutuhkan.

“Satu-satunya Undang-Undang Perpajakan yang ada di Bahrain adalah pajak penghasilan yang dipungut pada perusahaan minyak dan gas dan yang disetujui oleh mantan perdana menteri Emir,” pungkasnya.