Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

E-Bupot 21/26 Versi 1.4, Ada Opsi Pakai Sertel Saat Submit SPT Masa

A+
A-
9
A+
A-
9
E-Bupot 21/26 Versi 1.4, Ada Opsi Pakai Sertel Saat Submit SPT Masa

Tampilan permintaan kode verifikasi pada e-bupot 21/26.

JAKARTA, DDTCNews - Dalam e-bupot 21/26 terbaru, yakni versi 1.4, Ditjen Pajak (DJP) menambahkan opsi autentikasi saat pengiriman SPT Masa.

Sebelumnya, autentikasi hanya menggunakan kode verifikasi via email. Dengan e-bupot 21/26 versi 1.4, pada kolom Kirim SPT disediakan 2 jenis pilihan autentikasi. Kedua pilihan yang dimaksud adalah sertifikat elektronik dan kode verifikasi via email.

“Penambahan opsi sertifikat elektronik (*.p12) dalam submit SPT Masa PPh Pasal 21/26 (kondisi sebelumya hanya menggunakan kode verifikasi via email server),” bunyi penjelasan dalam Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21/26, dikutip pada Rabu (20/3/2024).

Baca Juga: Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Jika autentikasi yang dipilih adalah sertifikat elektronik, pengguna perlu mengisikan passphrase dan memilih fail sertifikat elektronik yang dimiliki (format .p12). Pengguna perlu memastikan sertifikat elektronik tersebut masih berlaku.

Kemudian, jika autentikasi yang dipilih adalah kode verifikasi via email, pengguna perlu menekan tombol [di sini] untuk meminta kode verifikasi. Kode tersebut akan dikirimkan ke email yang terdaftar pada laman DJP Online.

“Salin kode verifikasi yang didapat dan masukan ke kolom kode verifikasi, lalu tekan tombol Kirim SPT. SPT yang berhasil dikirimkan akan masuk ke menu Dashboard,” bunyi penjelasan dalam Petunjuk Penggunaan Aplikasi e-Bupot 21/26.

Baca Juga: Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Seperti diberitakan sebelumnya, pembaruan melalui versi 1.4 memuat beberapa hal. Selain penambahan opsi sertifikat elektronik dalam submit SPT Masa PPh Pasal 21/26, DJP melakukan beberapa perbaikan pada kesalahan atau bugs (bugs fix).

Kemudian, ada update data sumber validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk perekaman bukti potong. Simak ‘Update! E-Bupot 21/26 Versi 1.4 Sudah Dirilis di DJP Online’. (kaw)

Baca Juga: Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : e-bupot, e-bupot 21/26, SPT Masa, SPT Masa PPh Pasal 21/26, Ditjen Pajak, DJP, DJP Online, sertel, kode verifikasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Juli 2024 | 14:51 WIB
PER-6/PJ/2024

Contoh Format Penyesuaian Keputusan, Formulir, dan Dokumen Pajak

Selasa, 02 Juli 2024 | 13:30 WIB
PER-6/PJ/2024

Masih Ada Waktu! Pemberi Kerja Perlu Cek Pemadanan NIK-NPWP Karyawan

Selasa, 02 Juli 2024 | 12:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Juli 2024, Apakah Cabang Masih Lapor SPT? Ini Kata DJP

Selasa, 02 Juli 2024 | 11:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingat! Sertifikat Elektronik Tidak Bisa Terbit Secara Jabatan oleh KPP

berita pilihan

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghasilan Orang Pribadi di Bawah PTKP Bisa Bebas PPh Final PHTB

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Mobil Asing di Perbatasan Bisa Masuk Wilayah RI dengan Impor Sementara

Kamis, 04 Juli 2024 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2024, Pemerintah Punya SAL Rp459 Triliun

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB
KONSULTASI PAJAK

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB
KABUPATEN BREBES

Daftar Tarif Pajak Terbaru di Brebes, Ada Pajak Sarang Walet 10 Persen