Implementasi NIK sebagai NPWP, DJP: Masih Sesuai PMK 136/2023

“Kebijakan implementasi NIK sebagai NPWP masih sesuai dengan jangka waktu yang tertuang pada PMK 136/2023," katanya, Rabu (26/6/2024).

Seperti diketahui, PMK 136/2023 merupakan perubahan PMK 112/2022. Awalnya, sebelum ada perubahan, implementasi penuh dijadwalkan mulai berlaku pada 1 Januari 2024. Namun, dengan terbitnya PMK 136/2023, jadwal itu bergeser menjadi mulai 1 Juli 2024.

Sebagai informasi kembali, format baru NPWP ada 3. Pertama, untuk wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan NIK. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Kedua, bagi wajib pajak orang pribadi bukan penduduk, wajib pajak badan, dan wajib pajak instansi pemerintah menggunakan NPWP format 16 digit. Ketiga, bagi wajib pajak cabang menggunakan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

Pemerintah mengintegrasikan NIK sebagai NPWP orang pribadi untuk memudahkan akses wajib pajak pada layanan perpajakan. Kebijakan ini juga sejalan dengan program satu data Indonesia. Simak ‘Wajib Pajak Perlu Tahu! Begini Ketentuan Format Baru NPWP’.

Dalam kesempatan terpisah, Dwi menyatakan hingga 20 Juni 2024, sudah ada 73,76 juta NIK yang telah dipadankan sebagai NPWP wajib pajak orang pribadi. Jumlah itu setara dengan 99,07% dari total 74,45 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

Dari 73,76 juta NIK yang telah berstatus valid sebagai NPWP, sebanyak 4,32 juta data dipadankan secara mandiri oleh wajib pajak. Selebihnya merupakan hasil pemadanan yang dilakukan oleh sistem DJP.

Adapun NIK atau NPWP format baru ini akan digunakan sebagai ‘kunci’ basis data ketika coretax administration system (CTAS) diimplementasikan. Diberitakan sebelumnya, penerapan (deployment) CTAS direncanakan pada akhir 2024. Pada saat ini, coretax masuk fase pengujian. Simak ‘Perkembangan Coretax DJP, Deployment Direncanakan Akhir 2024’. (kaw)