Ini Kata Mahfud MD, Gibran, dan Cak Imin Soal Digitalisasi Ekonomi

"Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi berpotensi merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital. Bagaimana kebijakan paslon untuk mengatasi hal tersebut?" kata Liviana dalam Debat Cawapres Pemilu 2024, Jumat (22/12/2023).

Mendapat pertanyaan tersebut, Mahfud menyatakan Indonesia telah memiliki kebijakan mengenai data digital melalui UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun lebih dari itu, ekonomi digital juga tidak dapat terhindarkan sehingga menuntut kehati-hatian masyarakat. Menurutnya, disrupsi ekonomi digital telah berdampak langsung pada masyarakat. Hal itu salah satunya tercermin dari maraknya kasus pinjaman online (pinjol) dan judi online.

Telah banyak masyarakat yang menjadi korban dari pinjol. Meski diawali dengan utang yang kecil, nominalnya membengkak karena bunga terlalu tinggi. Dia juga menyinggung adanya korban pinjol yang sampai bunuh diri.

"Kasus pinjol sungguh sangat problematik karena dia dibuat secara hukum perdata melalui gadget," ujarnya.

Mahfud memandang kasus pinjol sulit diselesaikan oleh Polri karena tidak dapat dibawa ke ranah hukum pidana. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga sulit menindak karena kebanyakan adalah ilegal.

Mahfud pun lantas menceritakan upayanya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan untuk menyelesaikan persoalan pinjol. Setelah melalui rapat yang melibatkan banyak pihak, pinjol kini dinyatakan sebagai tindak pidana yang pelakunya harus ditangkap.

Jawaban Mahfud tersebut kemudian direspons cawapres Muhaimin Iskandar. Dia sependapat pelaku pinjol dan judi online yang merajalela harus dihukum.

Namun, Muhaimin memandang Mahfud masih melewatkan persoalan adanya kesenjangan kemampuan UMKM di tengah perkembangan ekonomi digital. Pasalnya, tidak semua UMKM memiliki kemampuan untuk masuk dan memasarkan produknya dalam pasar digital.

"Yang lebih penting sebetulnya kemampuan untuk masuk dalam dunia digital membutuhkan bantuan pemerintah untuk turun tangan, mulai dari literasi digital untuk UMKM dan membantu push pemasaran bagi keberlangsungan UMKM menghadapi persaingan yang sangat ketat," kata Muhaimin.

Selain itu, dia juga menilai pemerintah perlu meningkatkan kecepatan internet agar makin banyak masyarakat yang masuk dalam ekonomi digital.

Sementara itu, cawapres Gibran Rakabuming Raka menyinggung bahaya pencurian data di era ekonomi digital. Saat menjadi wali kota Solo, dia mengaku sudah mulai mendorong aspek keamanan siber melalui Solo Technopark.

Kemudian, pemerintah juga perlu memastikan semua pelaku ekonomi digital patuh terhadap regulasi yang berlaku. Caranya tidak hanya melalui literasi keuangan dan literasi digital, tetapi juga penguatan sumber daya manusia digital.

"Karena itu, kita ingin anak-anak untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi," kata Gibran.

Atas respons dari kedua cawapres lainnya, Mahfud menegaskan komitmennya apabila terpilih dalam pilpres bersama capres Ganjar Pranowo untuk membangun 3 jenis infrastruktur yakni infrastruktur fisik, infrastruktur regulasi, dan infrastruktur digital.

Secara bersamaan, dia juga berjanji melanjutkan program penguatan keamanan siber agar Indonesia tidak kecolongan.

Sebagai informasi kembali, tema debat cawapres kali ini mencakup ekonomi—baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital—, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, tata kelola APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.