Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Kenaikan Threshold Penghasilan Kena Pajak Pemilik Properti Dikaji

A+
A-
0
A+
A-
0
Kenaikan Threshold Penghasilan Kena Pajak Pemilik Properti Dikaji

Ilustrasi. 

HANOI, DDTCNews – Pemerintah Vietnam tengah mengkaji usulan keringanan pajak bagi tuan tanah perorangan yang terdampak pandemi Covid-19.

Wakil Direktur Bidang Administrasi Pajak untuk UMKM Departemen Umum Perpajakan Ta Thi Phuong Lan mengatakan usulan insentif itu berupa kenaikan ambang batas (threshold) penghasilan kena pajak bagi tuan tanah yang menyewakan rumah.

“Ini adalah bagian dari program amandemen UU pajak pertambahan nilai (PPN) yang sedang dikonsultasikan kepada para ahli [sebelum diserahkan kepada parlemen]," katanya, dikutip pada Selasa (25/5/2021).

Baca Juga: Vietnam Memperpanjang Periode Diskon Tarif PPN Hingga Akhir Tahun

Phuong Lan mengatakan beberapa ahli telah menyatakan ambang pajak untuk pemilik properti sewa perorangan tidak sesuai dengan situasi aktual. Alasannya, tarif pajak yang berlaku saat ini cukup tinggi sedangkan ambang batasnya terlalu rendah.

Orang yang menyewa rumah atau apartemen harus membayar tarif pajak tertinggi sebesar 10%. Sementara pada banyak jenis bisnis jasa lainnya, tarif pajaknya berkisar 4,5-7%.

Selain itu, ambang batas penghasilan kena pajak senilai VND100 juta (sekitar Rp62,2 juta) per tahun juga tidak sesuai dengan kinerja pasar. Di kota-kota besar seperti Hanoi dan Ho Chi Minh City, sebagian besar pemilik rumah atau apartemen wajib membayar pajak ini karena ambangnya terlalu rendah.

Baca Juga: Vietnam Bakal Pangkas Tarif Pajak untuk UMKM, Ini Tujuannya

Misalnya, jika seorang tuan tanah yang menyewakan rumah memperoleh pendapatan VND200 juta per tahun atau Rp124,4 juta, mereka harus membayar pajak sebesar VND20 juta atau Rp12,4 juta. Angka itu sudah termasuk PPN VND10 juta dan pajak penghasilan orang pribadi VND10 juta.

Beberapa ahli kemudian menyarankan ambang batas pembayaran pajak perlu dinaikkan sekitar 30%-40% agar sesuai dengan tingkat inflasi yang telah meningkat.

Ketua Asosiasi Penasihat Pajak Vietnam Nguyen Thi Cuc menilai pemerintah juga dapat mengkaji perubahan ambang batas kena pajak pada pajak penghasilan orang pribadi. Dengan perubahan itu, manfaat kebijakannya tidak hanya dirasakan pada aktivitas sewa properti, tapi juga bisnis individu lain seperti aktivitas e-commerce, manufaktur, konstruksi, dan jasa lainnya.

Baca Juga: Premi Asuransi Pegawai Dibayar Pemberi Kerja, Bisa Dibebankan?

“Ambang penghasilan kena pajak dapat ditingkatkan menjadi sekitar VND150 juta [setara Rp93,3 juta] per tahun atau lebih agar lebih masuk akal daripada mempertahankan tingkat saat ini," ujarnya.

Sementara itu, seorang pemilik apartemen di Hanoi Nguyen Thi Lan Huong menyatakan tidak dapat menemukan penyewa dalam setahun terakhir. Padahal, dia telah memangkas biaya sewa hampir 50% karena pandemi Covid-19.

Menurut Huong, ambang batas VND100 juta per tahun terlalu rendah dan perlu dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi karena dampak biaya tambahan seperti biaya pemeliharaan dan asuransi tetap berjalan selama pandemi.

Baca Juga: World Bank Perkirakan Tax Gap Indonesia Capai 6%, Ini Faktor-Faktornya

"Jika tarif pajak tinggi, harga sewa juga akan dinaikkan, membuat leasing lebih sulit. Saya berharap ada tarif pajak yang wajar untuk menyelaraskan lessor dan lessee," katanya, seperti dilansir vietnamplus.vn. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Vietnam, penghasilan kena pajak, properti, kebijakan pajak

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 04 Mei 2024 | 08:00 WIB
KEANGGOTAAN OECD

Proses Masuk OECD, RI Rampungkan Initial Memorandum Tahun Depan

Jum'at, 26 April 2024 | 17:30 WIB
REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jum'at, 26 April 2024 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya