Nasib Pemberian Insentif 2023, DJP: Pertimbangkan Kondisi Geopolititik

"Kebijakan insentif 2023 saat ini masih terus dibahas dengan perhatikan situasi internal kita maupun geopolitik 2023," katanya, dikutip pada Sabtu (17/12/2022).

Neilmaldrin mengatakan pajak tidak hanya menjalankan fungsi budgetair atau mengumpulkan penerimaan, tetapi juga regulerend untuk mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Ketika dihadapkan pada tekanan akibat pandemi Covid-19 dan memanasnya geopolitik global, pajak dapat memberikan insentif agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan.

Dia menjelaskan saat ini Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu terus mengamati kondisi perekonomian nasional, baik dari sisi produksi maupun konsumsi. Dalam kajiannya, BKF juga bakal mempertimbangkan setiap aspek yang menjadi risiko bagi pertumbuhan ekonomi 2023.

Apabila menjumpai sektor yang tertekan karena kondisi geopolitik, insentif pajak masih dapat diberikan. Namun, lanjutnya, pemberian insentif pajak juga harus dilakukan secara hati-hati karena pemerintah ingin kebijakan tersebut dilaksanakan secara terarah dan terukur.

"Kita akan melihat sektor-sektor mana saja yang akan perlu atau butuh diberikan insentif," ujarnya.

Neilmaldrin menambahkan pemerintah selama pandemi Covid-19 telah memberikan berbagai insentif untuk melindungi konsumsi masyarakat sekaligus mendukung pemulihan dunia usaha. Misalnya dalam bentuk pengurangan angsuran PPh Pasal 25 dan pembebasan PPh Pasal 22 impor untuk dunia usaha, serta pajak PPnBM mobil dan PPN rumah DTP untuk mendorong konsumsi.

Menurutnya, pemberian berbagai insentif pajak tersebut dapat menciptakan multiplier effect yang luas pada perekonomian nasional. Ketika ekonomi telah pulih dengan kuat, pemberian insentif pun dikurangi secara bertahap. (sap)