OECD Minta Masukan Publik Soal Tax Certainty Pajak Minimum Global

"Kami membutuhkan komentar sehubungan dengan skenario bila terjadi perbedaan interpretasi atau penerapan ketentuan GloBE antara 2 yurisdiksi atau lebih," tulis OECD dalam dokumen konsultasi publik, dikutip Jumat (30/12/2022).

Menurut OECD, risiko timbulnya perbedaan interpretasi dan implementasi pajak minimum global dapat direduksi melalui penerbitan panduan administratif atas ketentuan GloBE. Walau demikian, Inclusive Framework menyadari bahwa panduan tersebut tak akan mungkin mampu mengantisipasi seluruh potensi perbedaan interpretasi yang muncul.

Contohnya, terdapat kemungkinan suatu yurisdiksi mengenakan top-up tax terhadap penghasilan suatu grup perusahaan multinasional berdasarkan interpretasi hukum yang tidak disepakati oleh yurisdiksi lain yang juga mengenakan top-up tax atas penghasilan yang sama.

Perbedaan interpretasi dan aplikasi pajak minimum global semacam ini akan menimbulkan ketidakpastian bagi perusahaan multinasional dan juga biaya tambahan akibat pemajakan berganda.

"Untuk memastikan ketentuan GloBE diimplementasikan secara konsisten dan terkoordinasi serta memberikan kepastian kepada perusahaan multinasional, isu-isu ini perlu diantisipasi secara transparan, efisien, dan adil," tulis OECD.

Dalam dokumen konsultasi publik, OECD menjabarkan mekanisme untuk mencegah sengketa atas penerapan pajak minimum global dan mekanisme penyelesaian sengketa pajak minimum global.

OECD berpandangan sengketa perlu dicegah sedini mungkin. Sengketa dapat dicegah melalui multilateral review, common risk assessment, hingga penerapan perjanjian sejenis advance pricing agreement (APA) guna memberikan kepastian atas implementasi pajak minimum global.

Adapun mekanisme penyelesaian sengketa yang dijabar OECD dalam dokumen konsultasi publik antara lain melalui pengembangan multilateral convention (MLC) tentang penyelesaian sengketa GloBE hingga penyelesaian sengketa melalui mutual agreement procedure (MAP).

Untuk diketahui, Pilar 2: GloBE mengatur korporasi multinasional dengan penerimaan di atas EUR750 juta per tahun wajib membayar pajak dengan tarif minimum sebesar 15% di manapun perusahaan beroperasi.

Bila tarif pajak efektif perusahaan multinasional pada suatu yurisdiksi tak mencapai 15%, top-up tax berhak dikenakan oleh yurisdiksi tempat ultimate parent entity (UPE) berlokasi. Pengenaan top-up tax dilakukan berdasarkan income inclusion rule (IIR) pada Pilar 2. (sap)