Pemkab Karawang Bebaskan PBB-P2 untuk Sawah Seluas Maksimal 3 Hektare

"Juga bertujuan untuk melindungi lahan pertanian khususnya sawah di Kabupaten Karawang dari alih fungsi," bunyi keterangan foto yang diunggah @bapendakrwkab, dikutip pada Jumat (21/6/2024).

Bapenda menyatakan pembebasan PBB-P2 diberikan atas lahan sawah dengan luas tidak lebih dari 3 hektare per pemilik. Selain itu, lahan sawah ini juga harus memiliki NJOP berkisar antara Rp27.000 hingga Rp82.000.

Insentif pembebasan PBB-P2 atas lahan sawah tidak diberikan secara otomatis, tetapi harus melalui pengajuan permohonan. Permohonan ini disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak atau ahli warisnya paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2.

Dalam pengajuan permohonan tersebut, wajib pajak harus menyampaikan sejumlah dokumen antara lain fotokopi KTP wajib pajak dengan alamat domisili di Kabupaten Karawang; SPPT asli tahun berjalan; surat kuasa (apabila pengurusan dikuasakan kepada pihak lain); serta fotokopi bukti kepemilikan/peralihan hak.

Kemudian, dokumen lain yang diperlukan yakni surat keterangan ahli waris (apabila wajib pajak meninggal dunia dan permohonan diajukan oleh ahli waris); surat pernyataan permohonan diketahui penyuluh pertanian, lurah/kepala desa dan camat setempat; foto objek pajak sawah terbaru diketahui penyuluh pertanian, lurah/kepala desa dan camat setempat; serta persyaratan lain yang ditetapkan Bapenda.

"Ayo segera ajukan pengurangan PBB-P2 bagi objek pajak sawah 100%," bunyi keterangan foto yang diunggah. (sap)