Peraturan Baru Menkeu Menyangkut Lelang Sudah Resmi Berlaku

“Penerapan prinsip mengenali pengguna jasa diperlukan simplifikasi dan pengaturan bagi kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang dan kantor pejabat lelang kelas II, yang belum diatur dalam PMK 156/2017,” bunyi penggalan bagian pertimbangan PMK 8/2023, dikutip pada Rabu (19/7/2023).

Sesuai dengan definisi dalam PMK tersebut, kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang (KPKNL) adalah instansi vertikal Ditjen Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah DJKN.

Kantor pejabat lelang kelas II adalah kantor swasta tempat kedudukan pejabat lelang kelas II. Adapun pejabat lelang kelas II adalah orang perorangan yang berasal dari swasta/umum yang diangkat sebagai pejabat lelang oleh menteri keuangan.

Salah satu pertimbangan pengaturan penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (PMPJ) bagi penyelenggara lelang adalah untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Ada juga pertimbangan untuk mendukung pencantuman identitas orang atau korporasi dalam daftar pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal. Kemudian, ada pertimbangan untuk pemblokiran secara serta merta melalui pelaporan transaksi lelang.

“Serta sebagai bentuk penerapan penilaian risiko sektoral (sectoral risk assessment) perlelangan,” bunyi penggalan bagian pertimbangan PMK 8/2023.

PMK 8/2023 terdiri atas 11 bab dan 45 pasal sebagai berikut:

• Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1-2)
• Bab II Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (Pasal 3—24)
• Bab III Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Kantor Pejabat Lelang Kelas Ii dan Balai Lelang dengan Bantuan Pihak Ketiga (Pasal 25—26)
• Bab IV Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang sebagai Konglomerasi Keuangan (Financial Group) (Pasal 27—28)
• Bab V Penatausahaan dan Pelaporan Dokumen (Pasal 29—32)
• Bab VI Sistem Informasi dan/atau Pencatatan Transaksi (Pasal 33—34)
• Bab VII Evaluasi Kepatuhan (Pasal 35—39)
• Bab VIII Penyesuaian dan Perubahan Kebijakan, Prosedur dan Pengendalian Internal (Pasal 40)
• Bab IX Sanksi (Pasal 41)
• Bab X Ketentuan Lain-Lain (Pasal 42—43)
• Bab XI Ketentuan Penutup (Pasal 44—45)

Sesuai dengan Pasal 42 PMK 8/2023, penyelenggara lelang dapat melakukan kerja sama dengan instansi penegak hukum dan instansi yang berwenang dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme.

“Peraturan menteri ini berlaku untuk transaksi keuangan sebagai akibat dari peralihan hak melalui lelang yang diajukan kepada penyelenggara lelang,” bunyi Pasal 2 PMK 8/2023.

115 Tahun Lelang Indonesia

Pada 2023, lelang telah hadir di Indonesia selama 115 tahun. Mengutip siaran pers yang disampaikan DJKN, kehadiran itu dengan dengan ditetapkannya Vendu Reglement sebagai dasar pelaksanaan lelang di Indonesia sejak 28 Februari 1908 dan mulai berlaku sejak 1 April 1908.

Dalam perjalanan panjangnya, DJKN selalu berusaha mengoptimalkan fungsi pelaksanaan lelang. Kegiatan lelang sudah berdaptasi menyesuaikan dengan perkembangan waktu dan teknologi. Salah satu upaya untuk mengoptimalkan fungsi lelang adalah melaksanakan lelang secara digital.

Dirjen Kekayaan Negara Rionald Silaban dalam acara puncak 115 Tahun Lelang Indonesia bertajuk Semangat Kebangsaan Melandasi Lelang Menuju Pasar Dunia pada Selasa (18/7/2023) mengatakan transformasi digital merupakan upaya mewujudkan lelang yang mudah, objektif, dan aman.

Sejak dibangunnya Aplikasi Lelang pada 2013, DJKN secara berkesinambungan terus melakukan penyempurnaan. Pada 2018, Aplikasi Lelang dikembangkan dan berganti nama menjadi Portal Lelang Indonesia.

Rionald mengatakan fleksibilitas tempat pelaksanaan lelang dapat menjangkau masyarakat lebih luas sehingga keikutsertaan peserta lelang juga makin meningkat. Pengunjung Portal Lelang Indonesia dari 2016 hingga 2022 mengalami peningkatan lebih dari 400%.

Peningkatan keikutsertaan peserta lelang tersebut juga berdampak bagi peningkatan nilai transaksi lelang dan penerimaan negara.

Dari 2016 hingga 2022, jumlah pokok lelang naik dari sekitar Rp12 triliun meningkat hingga Rp35 triliun. Kemudian, jumlah bea lelang yang diterima negara meningkat dari sekitar Rp270 miliar hingga menjadi lebih dari Rp800 miliar.

Peningkatan kinerja lelang ini terus diimbangi dengan upaya DJKN untuk memberikan pelayanan maksimal. Salah satunya melalui re-engineering lelang yang tahun ini sedang berproses. Upaya ini diharapkan dapat mengoptimalkan performance layanan Portal Lelang Indonesia.

Rionald mengatakan perbaikan dan perkembangan yang positif dalam hal pelayanan lelang tersebut merupakan kerja keras dan kolaborasi yang kuat dengan semua pihak, baik pihak stakeholder, balai lelang, maupun pejabat lelang kelas II. (kaw)