Percepat Realisasi, Kemenkeu-Kemendagri Pelototi Bersama APBD 2022

"Kami sudah berkomitmen dengan Kemendagri dan kementerian/lembaga terkait untuk APBD provinsi ini kami memelototi bareng-bareng," katanya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (20/1/2022).

Astera mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi untuk mempercepat realisasi APBD 2022, yang salah satunya melalui monitoring bersama. Jika Kemenkeu-Kemendagri mengawasi realisasi APBD provinsi, lanjutnya, pemerintah provinsi juga akan dilibatkan untuk mengawasi APBD kabupaten/kota.

Strategi lainnya yakni mempercepat penetapan APBD 2022 paling lambat 31 Desember 2021. Dalam penetapan tersebut, APBD juga harus memuat alokasi belanja wajib untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan belanja wajib untuk pelayanan publik lainnya.

Secara bersamaan, Astera menyebut aspek pengawasan terhadap pengelolaan APBD juga diperkuat. Menurutnya, Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) akan melakukan reviu dan pengawasan APBD untuk memulihkan ekonomi daerah sekaligus memastikan terpenuhinya anggaran wajib.

Pada prosesnya, APIP juga akan bersinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memperkuat pengawasan.

Terakhir, Astera menyebut pemerintah juga mendorong pemda melakukan percepatan kontrak dan pembayaran hasil kerja sesuai termin agar realisasi APBD 2022 lebih optimal.

"Sementara strategi untuk mengoptimalkan simpanan pemda di perbankan, kami akan menerapkan cash management yang lebih proaktif. Jadi kami akan monitoring lebih intensif," ujarnya.

Pemerintah mencatat realisasi pendapatan provinsi, kabupaten, dan kota pada 2021 mencapai Rp1.115,1 triliun atau 95,59% dari target. Realisasi itu lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 92,48%.

Sementara dari sisi belanja, realisasinya pada 2021 senilai Rp1.092,13 triliun atau 85,69% dari pagu. Pada tahun sebelumnya, capaiannya yakni sebesar 82,69%. (sap)