PPPK: Konsultan Pajak Perlu Isi Daftar Wajib Pajak secara Lengkap

“Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang optimal, data laporan tahunan yang akurat dibutuhkan sehingga semua konsultan pajak perlu untuk mengisi daftar wajib pajak yang diberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan secara lengkap,” bunyi salah satu poin dalam SE-4/PPPK/2023.

PPPK mengatakan kolom nama wajib pajak dapat diisi dengan nama perusahaan tempat konsultan pajak bekerja. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan dari perusahaan tempatnya bekerja. Adapun surat keterangan bekerja harus menjelaskan pekerjaan konsultan pajak tersebut di bidang perpajakan.

Selain penegasan dari PPPK menyangkut pengisian laporan tahunan konsultan pajak, ada pula ulasan keputusan baru tentang standar pelayanan di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak. Kemudian, ada bahasan tentang bukti potong pajak yang masih menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Berikut ulasan berita perpajakan selengkapnya.

Daftar Wajib Pajak yang Mendapatkan Jasa dari Konsultan Pajak

Dalam mengisi laporan tahunan, konsultan pajak yang bekerja pada kantor konsultan pajak atau perusahaan yang memberikan jasa perpajakan wajib menuliskan daftar nama wajib pajak yang mendapatkan jasa perpajakan darinya.

“Bukan menuliskan nama kantor konsultan pajak atau perusahaan tempatnya bekerja,” bunyi penggalan penegasan dari PPPK dalam SE-4/PPPK/2023.

Namun, jika konsultan pajak itu tidak memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan, daftar yang dimaksud dapat diisi dengan nama kantor konsultan pajak atau perusahaan tempatnya bekerja dengan melampirkan surat keterangan bekerja. (DDTCNews)

Penyampaian Laporan Tahunan Konsultan Pajak

SE-4/PPPK/2023 mulai berlaku untuk laporan tahunan periode tahun takwim 2022. Konsultan pajak yang belum menyampaikan laporan tahunan tahun takwim 2022 diminta untuk segera menyampaikan laporan dimaksud melalui aplikasi SIKOP.

Sementara itu, konsultan pajak yang telah menyampaikan laporan tahunan tahun takwim 2022 tetapi belum sesuai dengan ketentuan poin keempat di atas, PPPK meminta konsultan pajak itu menyampaikan pemutakhiran.

“[Pemutakhiran dilakukan] dengan mengirim dalam bentuk berkas excel dengan format seperti SIKOP ke surel [email protected] dengan tembusan ke [email protected],” bunyi penggalan penegasan dalam SE-4/PPPK/2023. (DDTCNews)

Standar Pelayanan di Sekretariat Pengadilan Pajak

Sekretaris Pengadilan Pajak menerbitkan KEP-31/SP/2023 yang memuat tentang standar pelayanan. Dengan berlakunya KEP-31/SP/2023, mulai 3 Agustus 2023, KEP-22/SP/2021 tentang Janji Layanan Sekretariat Pengadilan Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEP-31/SP/2023 memuat penetapan standar atas 14 jenis pelayanan di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak. Standar pelayanan tersebut dimuat dalam Lampiran KEP-31/SP/2023. Simak ‘Keputusan Baru Soal Standar Pelayanan di Sekretariat Pengadilan Pajak’.

“Standar pelayanan … digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik,” bunyi penggalan Diktum Kedua KEP-31/SP/2023. (DDTCNews)

Bukti Potong Pajak

Meskipun pemerintah sudah menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP orang pribadi, hingga saat ini, pembuatan bukti potong pajak masih belum berubah. Ditjen Pajak (DJP) mengatakan pemadanan data NIK dan NPWP.

“Untuk pembuatan bukti potong, masih menggunakan NPWP ya. Penggunaan NIK dalam pembuatan bukti potong dalam hal wajib pajak belum memiliki NPWP,” tulis contact center DJP, Kring Pajak. Simak ‘NIK Jadi NPWP, DJP: Saat Ini, Buat Bukti Potong Pajak Masih Pakai NPWP’.

Terkait dengan PPh Pasal 21, jika wajib pajak hanya mengisi kolom NIK dan tidak mengisi kolom NPWP, bukti potong PPh Pasal 21 tidak dapat tersimpan. Kemudian, jika mengisi kolom NIK dan kolom NPWP dengan 00.000.000.0-000.000 maka akan dikenakan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi, yaitu 20%. (DDTCNews)

Insentif Fiskal dalam UU Kesehatan

Pemerintah telah mengundangkan UU 17/2023 tentang Kesehatan pada 8 Agustus 2023. Salah satu pokok materi dalam UU Kesehatan adalah penciptaan kemandirian dan pengembangan industri kesehatan nasional pada tingkat regional dan global, termasuk sisi kefarmasian dan alat kesehatan.

Dalam UU Kesehatan juga dimuat ketentuan mengenai insentif. Adapun yang dimaksud dengan insentif adalah dukungan atau fasilitas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diberikan kepada pelaku usaha atau kegiatan berupa fiskal dan nonfiskal.

"Insentif fiskal seperti pengurangan pajak dan penghapusan bea masuk," bunyi penjelasan Pasal 326 ayat (4) UU Kesehatan. (DDTCNews) (kaw)