Reformasi Pajak Diklaim Ringankan Beban Masyarakat

“Sejak 1 Oktober 2018, pemerintah menaikan batasan penghasilan kena pajak dari 3.500 yuan (US$520) menjadi 5.000 yuan (US$7440 dan menawarkan beberapa tax exemption untuk mengurangi beban pajak masyarakat menengah ke bawah,” ujarnya, Rabu (13/3/2019).

Wang Jun menambahkan sekitar 80 juta warga Tiongkok tidak perlu lagi membayar PPh karena penghasilannya berada di bawah treshold tersebut. Selain itu, lanjutnya, sekitar 65 juta warga Tiongkok bisa menghemat 70%.

Ilustrasinya, jika wajib pajak berpenghasilan 8.000 yuan setiap bulan, sebelumnya wajib pajak tersebut harus membayar pajak atas penghasilan selisih penghasilan 4.500 yuan dengan membayar pajak sebesar 345 yuan atau tarif pajak terendah dikali dengan penghasilan kena pajak.

Setelah reformasi, hanya 3.000 yuan yang dikenakan pajak pada tingkat minimum 3%. Artinya, wajib pajak hanya perlu membayar pajak sekitar 90 yuan per bulan, sehingga wajib pajak menghemat 255 yuan.

Selain menaikan ambang batas tersebut, Pemerintah Tiongkok juga menambahkan 6item baru ke daftar pembebasan pajak (tax exemption). Isu yang menjadi perhatian publik seperti pendidikan, perawatan medis, perawatan lansia dan perumahan, tercakup dalam tax exemption itu.

Ini merupakan amandemen ketujuh Undang-Undang PPh Individu Tiongkok sejak 1980 sekaligus pertama kalinya memuat pengecualian tambahan seperti yang menjadi praktik umum di negara-negara Barat.

Sejak berdirinya Tiongkok 70 tahun yang lalu, terutama setelah peluncuran reformasi dan era keterbukaan 41 tahun yang lalu, ekonomi Tiongkok telah membuat kemajuan luar biasa.

Wang Jun mengatakan kini fokus ekonomi telah bergeser dari efisiensi ke keadilan. Pajak menjadi pendekatan yang penting dalam menyusun regulasi dan reformasi pajak ini merupakan langkah penting untuk menjamin distribusi penghasilan yang lebih adil.

“Kebijakan ini merefleksikan komitmen pemerintah untuk meringankan beban pajak bagi masyarakat tidak mampu,” pungkasnya seperti dilansir Asiatime.com. (Amu)