Rencana Pengenaan PPnBM di Malaysia Ditangguhkan Sementara

"Pemerintah perlu terus menjalin komunikasi dengan industri untuk memastikan prinsip-prinsip dan peraturan perpajakan dapat dirumuskan dan disusun secara hati-hati," katanya, dikutip pada Selasa (9/4/2024).

Lim mengatakan pemerintah nantinya akan mengumumkan tanggal baru pelaksanaan PPnBM. Adapun saat ini, pemerintah masih berupaya menyelesaikan RUU sebagai payung hukum pengenaan PPnBM.

Dia menjelaskan Kemenkeu masih dalam tahap akhir menyempurnakan beberapa hal terkait struktur perpajakan, khususnya jenis barang yang tergolong 'bernilai tinggi', penetapan ambang batas, serta tarif pajak.

Menurutnya, PPnBM hanya akan dikenakan pada barang tertentu yang tergolong mewah dan bernilai tinggi. Dengan ketentuan ini, pemerintah akan menjamin kebijakan PPnBM tidak akan berdampak pada kelompok berpenghasilan rendah.

"Pada dasarnya, kelompok berpenghasilan rendah tidak akan terpengaruh oleh penerapannya karena kecil kemungkinannya mereka akan membeli barang-barang bernilai tinggi," ujarnya.

Lim menambahkan PPnBM dipastikan tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi khususnya di sektor pariwisata. Oleh karena itu, pemerintah bakal menerapkan skema restitusi pajak bagi wisatawan asing yang membeli barang bernilai tinggi di Malaysia.

Di sisi lain, PPnBM juga tidak akan dikenakan di wilayah tertentu termasuk Labuan, Langkawi, Pangkor, dan Tioman, serta kawasan khusus seperti zona bebas dan gudang berizin.

Dilansir thestar.com.my, RUU PPnBM semula dijadwalkan untuk dibahas dalam rapat parlemen pada Maret 2024. Lantaran RUU belum disampaikan kepada parlemen, pembahasan akan tertunda hingga periode rapat parlemen berikutnya pada 24 Juni hingga 18 Juli 2024.

Rencana pengenaan PPnBM disampaikan Perdana Menteri Anwar Ibrahim saat membacakan APBN 2024, tahun lalu. PPnBM atau di Malaysia akan disebut pajak barang bernilai tinggi (high value goods tax/HVGT), menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara.

PPnBM rencananya dikenakan dengan tarif antara 5% dan 10%. Pemerintah diproyeksi akan memperoleh tambahan penerimaan senilai RM700 juta atau Rp1,52 triliun per tahun dari penerapan PPnBM. (sap)