Masuk
Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini
Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)
Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP
Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri
Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews
Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK
Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews
Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?
Kamis, 04 Juli 2024 | 11:55 WIB
KAMUS PPH
Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula
Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?
Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?
Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?
Kamis, 27 Juni 2024 | 14:11 WIB
KONSULTASI PAJAK
Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?
Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?
Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?
Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru
Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru
Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak
Sabtu, 29 Juni 2024 | 17:10 WIB
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak
Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!
Rabu, 26 Juni 2024 | 10:45 WIB
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!
Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal
Rabu, 26 Juni 2024 | 10:05 WIB
HUT KE-17 DDTC
Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal
Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan
Jum'at, 14 Juni 2024 | 17:39 WIB
UNIVERSITAS PANCA BUDI
Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan
Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra
Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium
NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini
Senin, 01 Juli 2024 | 14:15 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN
NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini
Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini
Senin, 24 Juni 2024 | 14:15 WIB
LITERATUR PAJAK
Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini
Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!
Jum'at, 21 Juni 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN
Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!
Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun
Jum'at, 21 Juni 2024 | 10:00 WIB
LITERATUR PAJAK
Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun
Fokus
Reportase
Berita
Nasional
Internasional
Daerah
Infografis
Video
Foto
Download Peraturan
Literasi
Kamus
Tips & Trik
Kelas Pajak
Buku
Resume Putusan
Kutipan
Profil Daerah
Profil Negara
Review
Analisis
Konsultasi
Perspektif
Opini
Wawancara
Tajuk
Reportase
Komunitas
Lomba
Agenda
Komik & Animasi Pajak
Selebriti
Kampus
Podcast
Debat
Sosok
Kolaborasi
Data & Alat
Narasi Data
Kurs Pajak
Tarif Bunga
Kalkulator PPh Pasal 21
Indikator
Perpajakan DDTC
Video
Artikel
Peraturan Pajak Pusat
Putusan Pengadilan Pajak
P3B
Putusan Mahkamah Agung
Peraturan Pajak Daerah
UU Perpajakan Konsolidasi
Persandingan Dokumen
Glosarium


AP

 
Sri Mulyani: Prabowo Sudah Beri Keyakinan Defisit Anggaran di Bawah 3%
Senin, 24 Juni 2024 | 12:17 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sri Mulyani: Prabowo Sudah Beri Keyakinan Defisit Anggaran di Bawah 3%
"Beliau [Prabowo] juga memberikan assurance atau keyakinan, arahan, bahwa beliau committed terhadap defisit di bawah 3%,” ujar Menkeu Sri Mulyani.
Beda Alamat KTP dan Sebenarnya, Wajib Pajak Daftar di KPP Mana?
Senin, 24 Juni 2024 | 11:19 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Beda Alamat KTP dan Sebenarnya, Wajib Pajak Daftar di KPP Mana?
Ketika coretax administration system (CTAS) diimplementasikan, nantinya wajib pajak memiliki kemudahan dalam perubahan alamat domisili.
Penerimaan Pajak Kontraksi 8,4 Persen Hingga Mei 2024
Senin, 24 Juni 2024 | 10:19 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Penerimaan Pajak Kontraksi 8,4 Persen Hingga Mei 2024
Penerimaan pajak terpengaruh oleh pergerakan harga komoditas, terutama produk pertambangan dan CPO.
APBN Defisit Rp21,8 Triliun hingga Mei 2024, Ini Kata Sri Mulyani
Senin, 24 Juni 2024 | 10:01 WIB
APBN 2024
APBN Defisit Rp21,8 Triliun hingga Mei 2024, Ini Kata Sri Mulyani
Tahun ini, pemerintah merancang defisit APBN sejumlah Rp522,82 triliun atau 2,29% dari PDB.
Coretax DJP: 1 Nomor Identitas Pajak bagi 1 Entitas (Pusat dan Cabang)
Senin, 24 Juni 2024 | 09:45 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Coretax DJP: 1 Nomor Identitas Pajak bagi 1 Entitas (Pusat dan Cabang)
Pusat dan cabang tidak lagi memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) masing-masing.
Negara Ini Kecualikan Penjualan Tiket Kereta Api dari Pungutan PPN
Minggu, 23 Juni 2024 | 15:30 WIB
INDIA
Negara Ini Kecualikan Penjualan Tiket Kereta Api dari Pungutan PPN
PPN juga tidak lagi dikenakan terhadap pemberian fasilitas ruang tunggu dan ruang ganti di stasiun kereta api, serta transaksi jual beli di dalam kereta api.
WP Badan Punya Banyak Tunggakan Pajak, Fiskus Adakan Kunjungan
Minggu, 23 Juni 2024 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA TOLITOLI
WP Badan Punya Banyak Tunggakan Pajak, Fiskus Adakan Kunjungan
Wajib pajak badan mengaku lalai dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT Masa PPN setiap bulannya.
Omzet Tembus Rp4,8 Miliar, Banyak Pelaku Usaha Kakao Ajukan PKP
Minggu, 23 Juni 2024 | 10:00 WIB
KP2KP KUTACANE
Omzet Tembus Rp4,8 Miliar, Banyak Pelaku Usaha Kakao Ajukan PKP
KP2KP Kutacane menyebut banyak pelaku usaha kakao yang meraup omzet melebihi Rp4,8 miliar sehingga wajib dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).
Masih ada 681.000 NIK yang Belum Padan sebagai NPWP, Ini Kata DJP
Minggu, 23 Juni 2024 | 08:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Masih ada 681.000 NIK yang Belum Padan sebagai NPWP, Ini Kata DJP
Berdasarkan PMK 136/2023, implementasi penuh penggunaan NIK sebagai NPWP bakal dimulai pada 1 Juli 2024.
ABS Bereskan Piutang PNBP, Pengusaha Tak Boleh Protes Jika Diblokir
Sabtu, 22 Juni 2024 | 09:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ABS Bereskan Piutang PNBP, Pengusaha Tak Boleh Protes Jika Diblokir
Penerapan ABS akan mendorong wajib bayar yang memiliki piutang segera melaksanakan kewajibannya.
< 3 4 5 6 7 8 9 >

Tag Terkait

#berita pajak sepekan
#PPN
#tarif PPN
#kenaikan PPN
#e-faktur
#omzet
#UMKM
#SPT Tahunan
#lapor SPT
#PPh final
#pemeriksaan
#pencucian uang
#tindak pidana pajak
#surat tagihan pajak

© COPYRIGHT 2024 DDTC.
Tentang Kami
Redaksi
Pedoman Media Siber
Disclaimer
Kontak Kami
Profile & Rate Card
Logo-Apple Logo-Android
Awards
and
Recognition