Target PAD Terlampaui, Begini Klaim Wali Kota Kupang

“Sesuai UU No.23/2014, kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD, berupa laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diperiksa BPK,” jelasnya Senin (31/8/2020).

Jefri mengatakan kenaikan pendapatan daerah Kota Kupang terjadi pada pos pajak daerah yang mencapai Rp108 miliar lebih dari yang ditetapkan Rp107 miliar. Selain itu, realisasi retribusi daerah mencapai Rp45 miliar dari target RpRp39 miliar

Sementara itu, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terealisasi Rp14 miliar dari target Rp15 miliar. Selanjutnya, lain-lain PAD yang sah terealisasi senilai Rp23 miliar dari target Rp28 miliar.

Jefri menegaskan kinerja pengelolaan keuangan daerah Pemkot Kupang mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan kinerja tersebut terjadi baik dalam upaya meningkatkan PAD maupun alokasi belanja daerah yang memihak pada kepentingan masyarakat.

Alokasi belanja tersebut seperti program pemasangan lampu jalan, tata kota pembangunan taman, seragam gratis, pemasangan lampu hias, dan kaca mata baca gratis, program pemberian bantuan modal bagi usaha mikro, dan Brigade Kupang Sehat (BKS)

Selain itu, ada pula program bantuan pendidikan bagi masyarakat tidak mampu, penyediaan raskin gratis dan raskin plus bagi keluarga kurang mampu, puskesmas reformasi, uang duka wafat, serta bantuan sosial.

Jefri menilai berbagai program tersebut secara bertahap mampu memberikan ruang bagi terciptanya lapangan kerja baru, kesempatan belajar dan mengajar, serta pelayanan perawatan medis cepat, tepat dan berkesinambungan.

Namun, ia menyadari masih banyak masyarakat yang belum dapat menikmati seluruh program yang telah disediakan. Hal ini lantaran terbatasnya keuangan daerah dan banyaknya persoalan sosial di masyarakat yang harus ditangani oleh pemerintah.

Meski demikian, Jefri berupaya memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Dengan demikian, diharapkan dampak sosial yang menghambat laju pembangunan Kota Kupang dapat diminimalisasi.

"Berbagai program tersebut secara bertahap mampu memberikan ruang bagi terciptanya lapangan kerja baru, kesempatan mengikuti proses belajar mengajar, pelayanan perawatan medis cepat, tepat dan berkesinambungan," pungkasnya, seperti dilansir www.nttonlinenow.com. (Bsi)