Target Penurunan Kemiskinan Ekstrem Resmi Masuk dalam RAPBN 2024

"Kita masukan itu dalam sasaran pembangunan yang kita sepakati bersama dengan pemerintah sebagai bagian dari evaluasi kita nanti," katanya dalam rapat kerja bersama pemerintah, Kamis (31/8/2023).

Dolfie mengatakan persoalan kemiskinan ekstrem menjadi fokus pemerintah yang hasilnya perlu dipantau secara berkala. Dengan memasukkannya dalam sasaran pembangunan di RAPBN, pemerintah dan DPR dapat terus evaluasinya bersama.

Dalam rapat antara Komisi XI DPR dan pemerintah, disepati sasaran pembangunan berupa tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 0% hingga 1% pada 2024. Pada APBN 2023 atau sebelumnya, target penurunan kemiskinan ekstrem ini belum masuk.

Selain itu, target sasaran pembangunan yang disepakati tidak berubah dari usulan pemerintah, yakni tingkat pengangguran terbuka 5,0% hingga 5,7%, tingkat kemiskinan 6,5% hingga 7,5%, gini ratio 0,374 hingga 0,377, serta indeks pembangunan manusia 73,99 hingga 74,02.

"Sehingga bisa diukur. Pemerintah prioritasnya itu, alokasi digelontorkan di situ, semua arah ke situ, kita ukur kinerjanya, yang dicapai pada 2024 tingkat kemiskinan ekstremnya adalah 0% sampai dengan 1%," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa sependapat tingkat kemiskinan ekstrem perlu dimasukkan dalam sasaran pembangunan RAPBN 2024. Menurutnya, pemerintah telah memiliki berbagai instrumen bantuan sosial untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun depan.

Dia menyebut intervensi penurunan kemiskinan ekstrem yang dilaksanakan misalnya berupa dana desa. Dengan dana desa, pemerintah desa akan memiliki kemampuan untuk menurunkan kemiskinan ekstrem di wilayahnya melalui bantuan langsung tunai (BLT), selain program penurunan stunting dan ketahanan pangan.

"Saya setuju kalau kemiskinan ekstrem mau dimasukan menjadi bagian dari sasaran pembangunan tahun 2024 antara angka 0%-1%, meskipun pada tahun 2023 ini sampai dengan Maret sudah sampai dengan 1,12%," katanya.

Suharso menambahkan tingkat kemiskinan secara umum tercatat mulai menurun sebesar 0,18% sehingga diharapkan dapat menjadi hanya 6,5% sampai dengan 7,5% pada 2024. Walaupun belum mampu naik kelas, dia memandang setidaknya tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan makin terkoreksi.

Adapun Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam rapat ini kembali menegaskan APBN 2024 akan tetap digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program yang dirancang, dia berharap efek APBN dapat terefleksi pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga kemiskinan terus menurun. (sap)