Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Tarik Manfaat Perang Dagang, Ini Tantangan RI

A+
A-
1
A+
A-
1
Tarik Manfaat Perang Dagang, Ini Tantangan RI

JAKARTA, DDTCNews – Perang dagang antara AS dan China tidak selamanya menimbulkan ekses negatif. Keuntungan bisa ditengguk selama Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dengan negara lain di kawasan Asean.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam seminar bertajuk 'Adu Strategi Hadapi Perang Dagang'. Menurutnya Indonesia punya kesempatan mengambil keuntungan dari perang dagang antara dua raksasa ekonomi tersebut.

Keuntungan tersebut adalah potensi relokasi industri di China karena implikasi perang tarif yang membuat produknya tidak kompetitif di pasar global. Meski belum ada eksodus, pemerintah perlu menyiapkan strategi khusus untuk mengantisipasi keluarnya investasi dari negeri Tirai Bambu.

Baca Juga: DJBC Mulai Beri Asistensi Fasilitas Kepabeanan kepada Investor di IKN

"Relokasi ini belum terjadi tapi posisi investor China akan ditentukan pasca pertemuan G-20 di Argentina sekarang. Bila bulum ada moderasi antara AS dan China maka mereka pasti akan keluar," katanya Rabu (28/11/2018).

Destinasi menarik untuk relokasi industri China ini menurut Mantan Dirjen Pajak ini salah satunya adalah di kawasan Asia Tenggara. Namun, Indonesia tidak sendirian yang saat ini tengah bersiap menampung efek positif dari perang dagang.

Catatan Darmin setidaknya ada 3 negara kompetitior di kawasan Asean yakni Malaysia, Vietnam dan Thailand. Kemudian ditambah India yang mempunyai kapasitas serupa untuk menarik investasi dari luar.

Baca Juga: Bangun Pabrik Baterai EV di Karawang, Mendag Korsel Singgung Pajak

"Relokasi industri ini dampak positif tapi persaingan akan ketat dengan Vietnam, Thailand, Malaysia dan ditambah India," tandasnya.

Oleh karena itu, sejumlah senjata disiapkan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dalam rangka menarik investasi. Relaksasi kebijkakan fiskal dan kemudahan perizianan dilakukan sejak awal tahun 2018.

"Kita susun kebijakan fiskal ada tax holiday, PPh Final untuk UMKM dan rencana super tax deduction yang terakhir," imbuhnya. (Amu)

Baca Juga: Pengajuan Fasilitas Perpajakan IKN Butuh Lebih Sedikit Dokumen Syarat

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kebijakan ekonomi, perang dagang, investasi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 05 Juni 2024 | 13:00 WIB
PMK 28/2024

WP Beri Sumbangan di IKN, DJP Jelaskan Insentif Pajaknya

Senin, 03 Juni 2024 | 14:11 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Menteri Basuki Ungkap 2.086 Hektare Lahan di IKN Masih Bermasalah

Jum'at, 31 Mei 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Peta Jalan Aksesi OECD Bakal Diadopsi ke dalam RPJMN dan RPJPN

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya