Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Terpengaruh Moderasi Harga Komoditas, Realisasi PNBP Hanya Tumbuh 5,4%

A+
A-
0
A+
A-
0
Terpengaruh Moderasi Harga Komoditas, Realisasi PNBP Hanya Tumbuh 5,4%

Menkeu Sri Mulyani dengan materi paparannya dalam konferensi pers APBN Kita.

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Juli 2023 senilai Rp355,5 triliun atau sudah mencapai 80,6% dari target senilai Rp441,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerimaan PNBP tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,4%. Menurutnya, kinerja PNBP masih cukup baik meski terdampak penurunan harga berbagai komoditas.

"PNBP, di satu sisi ada yang menurun, di sisi lain ada yang meningkat," katanya, dikutip pada Senin (14/8/2023).

Baca Juga: Sempurnakan Probis Pajak, Kemenkeu Siap Tindak Lanjuti Temuan BPK

Sri Mulyani mengatakan realisasi PNBP pada hingga Juli 2023 melambat sejalan moderasi harga berbagai komoditas global. Kondisi itu utamanya tercermin dari pendapatan PNBP sumber daya alam (SDA) migas yang realisasinya senilai Rp68,9 triliun atau kontraksi 8,9%.

Kontraksi ini utamanya disebabkan oleh penurunan harga Indonesian Crude Price (ICP) dan lifting minyak bumi.

Kemudian pada PNBP SDA nonmigas, realisasinya senilai Rp87,5 triliun atau sudah mencapai 135% dari target APBN. Kinerja PNBP nonmigas yang positif bukan karena kenaikan harga, tetapi implementasi PP 26/2022.

Baca Juga: Sri Mulyani Serahkan RUU P2-APBN 2023 kepada DPR

"Di mana pembayaran royalti dari para penambang batu bara meningkat, dan ini kenaikannya cukup tinggi, sehingga cukup baik bagi kenaikan penerimaan sumber daya alam batubara atau nonmigas," ujarnya.

Sementara itu, Sri Mulyani menyebut PNBP dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND) realisasinya Rp60,2 triliun. Realisasi ini juga sudah mencapai 122,7% dari target pada APBN.

Peningkatan penerimaan PNBP KND utamanya disumbang dari setoran dividen BUMN perbankan dan nonperbankan.

Baca Juga: Apa Tantangan Pengembangan Smelter RI? Ternyata Ketersediaan Listrik

Sedangkan pada PNBP lainnya, terealisasi Rp96,1 triliun atau terkontraksi 13,2%. Kondisi ini terutama karena realisasi dari domestik market obligation (DMO) yang belum tercapai dan pendapatan penjualan hasil tambang (PHT) juga mengalami penurunan.

Adapun untuk PNBP dari badan layanan umum, terealisasi Rp42,9 triliun atau turun 4,4%. Penurunan ini terutama berasal dari pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit, sejalan dengan moderasi harga minyak CPO. (sap)

Baca Juga: Aturan Penting Akuntansi yang Dipakai saat Bikin Laporan Keuangan PNBP

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : penerimaan negara bukan pajak, PNBP, pendapatan negara, Sri Mulyani, PP 26/2022, minyak bumi, pertambangan

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 25 Juni 2024 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Automatic Adjustment Lanjut ke 2025, Program K/L Dijamin Tak Terganggu

Selasa, 25 Juni 2024 | 08:42 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Soal Pajak, Tim Prabowo-Gibran Dalami Rencana Tarif PPN 12%

Senin, 24 Juni 2024 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Prabowo Ingin Tingkatkan Tax Ratio, Sri Mulyani Siapkan Rekomendasi

berita pilihan

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB
TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:30 WIB
KPP PRATAMA BLITAR

Hayo, DJP Ingatkan Lagi Tiga Kewajiban yang Perlu Dijalankan WP PKP

Kamis, 04 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Cabang Tak Kunjung Dapat NITKU, WP Pusat Perlu Mutakhirkan Data

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ini Fungsi 7 Layanan Pajak yang Sudah Berbasis NIK dan NPWP 16 Digit

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Penghasilan Orang Pribadi di Bawah PTKP Bisa Bebas PPh Final PHTB

Kamis, 04 Juli 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Mobil Asing di Perbatasan Bisa Masuk Wilayah RI dengan Impor Sementara

Kamis, 04 Juli 2024 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Penuhi Kebutuhan Pembiayaan 2024, Pemerintah Punya SAL Rp459 Triliun

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB
KONSULTASI PAJAK

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB
KABUPATEN BREBES

Daftar Tarif Pajak Terbaru di Brebes, Ada Pajak Sarang Walet 10 Persen