Validasi Data NIK-NPWP Lewat KPP Tak Bisa Parsial, DJP Sampaikan Ini

"Dari hasil sosialisasi selama ini, disimpulkan pemutakhiran NIK-NPWP melalui Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Ditjen Pajak (KLIP DJP) dan KPP/KP2KP tidak bisa parsial. Semua data harus tervalidasi," tulis Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Banten dalam siaran pers, dikutip pada Kamis (23/2/2023).

Khusus untuk proses pemutakhiran melalui saluran call center Kring Pajak 1500200, ada 2 hal penting yang perlu diperhatikan wajib pajak. Pemutakhiran NIK-NPWP akan dilakukan apabila wajib pajak lolos validasi proof of record ownership (PORO) dan pencocokan data utama seperti NIK, nama, dan tempat tanggal lahir (TTL) wajib pajak.

"Perubahan data utama yang tidak valid tidak bisa dilayani," tulis Kanwil DJP Banten.

Otoritas menyampaikan apabila ada data nama dan TTL yang tidak sesuai dengan basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) maka wajib pajak perlu mengontak KPP/KP2KP terdaftar. Nantinya, kantor pajak akan melakukan pengecekan terhadap 'tingkat kemiripan' antara data yang dianggap tidak sesuai.

"Hal ini penting karena berkaitan dengan subjek pajak, terutama data nama. Tapi kalau yang berbeda adalah NIK, wajib pajak perlu menghubungi Dukcapil," tulis Kanwil DJP Banten kembali.

Selanjutnya, apabila NIK dan nama sudah sesuai dengan basis data Dukcapil maka pemadanan NIK-NPWP bisa dilakukan pada master file DJP.

Penjelasan di atas disampaikan oleh Kanwil DJP Banten dalam sosialisasi bertema Seri Pemutakhiran NIK-NPWP. Sosialisasi yang terbagi dalam 8 episode tersebut disampaikan melalui sejumlah saluran media sosial dengan menggandeng beberapa Kanwil DJP di wilayah lain.

Dalam series sosialisasi pemuatakhiran NIK-NPWP ini, Kanwil DJP banten memanfaatkan fitur baru yang disediakan platform media sosial YouTube, yakni go live together. Dengan fitur baru tersebut, otoritas pajak makin punya banyak kanal untuk memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat. (sap)