Validasi NIK-NPWP Paling Lambat Akhir Tahun, Sosialisasi Sasar Dokter

"Perlu diingat kembali bahwa implementasi penuh pemanfaatan NIK sebagai NPWP dilakukan mulai 1 Januari 2024," tulis KPP Pratama Atambua dalam rilisnya dilansir pajak.go.id, dikutip pada Senin (20/2/2023).

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 112/2022, wajib pajak perlu menyinkronkan 4 data penting, yakni data utama, data lainnya, data KLU, dan data anggota keluarga. Data utama mencakup data alamat tempat tinggal wajib pajak berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Sementara data lainnya mencakup data alamat pos elektronik dan nomor ponsel.

"Data utama bertujuan untuk memutakhirkan NIK sesuai dengan data kependudukan. Data lainnya bertujuan untuk memperbarui surel dan nomor telepon aktif," tulis KPP Pratama Atambua.

Kemudian, validasi data KLU bertujuan menyinkronkan data pekerjaan atau usaha wajib pajak. Adapun data anggota keluarga mencakup data anggota keluarga berdasarkan NIK dan nomor Kartu Keluarga (KK).

Dengan adanya kegiatan tersebut, KPP Pratama Atambua berharap para wajib pajak bisa melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Integrasi NIK sebagai NPWP telah diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Kebijakan ini juga mulai diterapkan pada 14 Juli 2022 dan bakal berlaku sepenuhnya pada 1 Januari 2024.

Wajib pajak pun dapat melakukan validasi data dan informasi melalui DJP Online dan memilih menu Profil. Pada menu Profil tersebut, wajib pajak dapat melakukan validasi data berdasarkan keterangan yang tertera, yaitu ‘Perlu Dimutakhirkan’ atau ‘Perlu Dikonfirmasi. Melalui menu Profil, wajib pajak juga perlu memasukkan data pada kolom NIK/NPWP16.

Jika semua data telah terisi, wajib pajak harus mengeklik Validasi agar sistem dapat memadankannya dengan data pada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri. Nantinya, wajib pajak akan memperoleh notifikasi apabila datanya valid. (sap)