Wamenkeu Sebut UU PPSK Bakal Perkuat Lanskap Ekonomi RI

"UU PPSK adalah rangkaian reform di Indonesia, yang dipikirkan secara mendalam dan satu kesatuan karena kita ingin mengubah lanskap ekonomi Indonesia sehingga bisa tumbuh ke depan jadi lebih kuat," katanya dalam Seminar Dentons HPRP Law and Regulations Outlook 2023, Senin (20/2/2023).

Suahasil mengatakan pemerintah telah memanfaatkan suasana pandemi Covid-19 untuk melakukan berbagai langkah reformasi. Sebelum UU PPSK, pemerintah dan DPR juga mengesahkan omnibus law UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Dia menjelaskan terdapat setidaknya 3 tujuan pengesahan UU PPSK, yakni stabilisasi sektor keuangan, pendalaman sektor keuangan, serta inklusivitas sektor keuangan.

Penyusunan UU PPSK juga berfokus pada 5 pilar. Pertama, memperkuat kelembagaan otoritas di sektor keuangan melalui penambahan mandat dan fungsi.

Kedua, penguatan tata kelola dan peningkatan kepercayaan publik, termasuk pada koperasi simpan pinjam. Ketiga, mendorong akumulasi dana jangka panjang sektor keuangan untuk mencapai kesejahteraan melalui pembangunan berkesinambungan.

Keempat, memberikan perlindungan kepada konsumen jasa keuangan melalui peningkatan pengawasan. Terakhir, peningkatan literasi, inklusi, dan inovasi sektor keuangan.

Suahasil berharap implementasi UU PPSK akan menjadi modal untuk mengakselerasi dan meningkatkan rasio tabungan masyarakat yang dibutuhkan untuk menunjang investasi dan mendorong pertumbuhan di masa depan.

"[Sektor keuangan] ini bukan hanya sekadar sektor yang paling highly regulated. Ini adalah mengenai menumbuhkan sektor keuangan yang menciptakan confidence, membuat kita bisa berkembang, dan membikin kaya sebelum tua," ujarnya. (sap)