World Bank Rilis Pernyataan Resmi Soal UU Cipta Kerja, Apa Isinya?

“UU ini dapat mendukung pemulihan ekonomi dan pertumbuhan jangka panjang yang tangguh di Indonesia,” demikian pernyataan World Bank, Jumat (16/10/2020).

Melalui UU Cipta Kerja, Indonesia menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi. Selain itu, ada pemberian sinyal Indonesia terbuka untuk bisnis. Hal ini dapat membantu menarik investor, menurut World Bank, menciptakan lapangan kerja, dan membantu Indonesia memerangi kemiskinan.

Implementasi dari UU secara konsisten, lanjut World Bank, akan sangat penting. Terkait dengan aspek ini, diperlukan peraturan pelaksanaan yang kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta upaya bersama pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.

“World Bank berkomitmen untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam reformasi-reformasi ini menuju pemulihan ekonomi dan masa depan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia,” imbuh World Bank.

Sebagai informasi kembali, UU Cipta kerja juga memuat klaster perpajakan. Klaster yang berisi perubahan empat UU ini masuk dalam Bagian Ketujuh Bab VI terkait dengan kemudahan berusaha.

Secara berurutan pada Pasal 111—114, keempat UU tersebut adalah UU Pajak Penghasilan (PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Sejumlah perubahan keempat UU dalam klaster perpajakan sudah diulas melalui beberapa artikel yang dapat dibaca di sini. Untuk melihat lebih terperinci tiap pasal yang mengalami perubahan, khususnya pada UU PPh, UU PPN, dan UU KUP, Anda dapat melihatnya dalam persandingan pada artikel ‘Detail Perubahan 3 UU Pajak dalam UU Cipta Kerja, Download di Sini’. Selain itu, apa pendapat pakar pajak terkait dengan klaster perpajakan dapat disimak dalam artikel Makna Positif Klaster Perpajakan dalam UU Cipta Kerja. (kaw)