Australia Cabut Bea Masuk Antidumping Produk Kertas Asal Indonesia

"Pemerintah Indonesia berhasil meyakinkan Pemerintah Australia bahwa pengenaan BMAD terhadap produk kertas A4 impor sudah tidak relevan berdasarkan ketentuan Article VI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 dan ketentuan WTO lainnya yaitu Antidumping Agreement," katanya, Jumat (8/3/2024).

Budi mengatakan Keputusan Australia mencabut pengenaan BMAD sudah tepat, mengingat industri dalam negeri Australia tidak mampu lagi memproduksi kertas yang dijadikan objek pengenaan BMAD.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kemendag Natan Kambuno menyebut keputusan tersebut berlaku surut sejak 5 Mei 2023. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pengembalian (refund) BMAD yang telah dibayarkan kepada Pemerintah Australia bila terdapat ekspor kertas ke Australia setelah tanggal tersebut.

Sejalan dengan keputusan ini, dia pun mengimbau pelaku usaha untuk menjadikan pencabutan BMAD sebagai peluang meningkatkan ekspor kertas ke Australia.

"Indonesia harus memanfaatkan momen ini untuk meningkatkan ekspor kertas karena produk Indonesia punya daya saing yang kuat di pasar Australia," ujarnya.

Pemerintah mencatat ekspor kertas A4 Indonesia ke Australia sempat terpuruk akibat pengenaan BMAD sebesar 14,7% hingga 59,7% dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, ekspor kertas A4 ke Australia hanya US$8 juta atau turun signifikan dibandingkan dengan 2019 yang mencapai US$19 juta.

Natan menilai kolaborasi antara Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag dan pemangku kepentingan seperti pelaku usaha dan asosiasi menjadi faktor kunci keberhasilan Indonesia menggagalkan pengenaan BMAD tersebut.

Badan Pusat Statistik mencatat total perdagangan Indonesia–Australia pada 2023 mencapai US$12,48 miliar. Angka ini turun 6,39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai US$13,33 miliar.

Sementara itu, tren total perdagangan kedua negara meningkat 14,38% dalam periode 2018–2022. Total perdagangan Indonesia dan Australia mencapai US$8,64 miliar pada 2018, dan kemudian meningkat menjadi US$13,33 miliar pada 2022. (sap)