Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Cara Ajukan SKD bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Lewat DJP Online

A+
A-
6
A+
A-
6
Cara Ajukan SKD bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Lewat DJP Online

UNTUK memperoleh manfaat dari persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty, wajib pajak harus memiliki Surat Keterangan Domisili (SKD) atau dikenal juga sebagai Certificate of Domicile (CoD).

Di bidang perpajakan, SKD berfungsi sebagai tanda pengenal penduduk yang menunjukkan di negara mana wajib pajak terdaftar sebagai residen. Kurang lebih fungsi SKD mirip dengan paspor warga negara. Namun, tujuan penggunaan SKD berbeda dengan paspor.

Nah, DDTCNews akan mengulas mengenai cara mengajukan SKD subjek pajak dalam negeri secara online (e-SKD). Ketentuan mengenai cara pengajuan SKD tersebut diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak No. PER-28/PJ/2018.

Baca Juga: Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

SKD bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia (SPDN) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Ditjen Pajak bagi wajib pajak dalam negeri yang isinya menerangkan bahwa wajib pajak dimaksud adalah subjek pajak dalam negeri Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UU Pajak Penghasilan.

Dalam mengajukan SKD SPDN tersebut, permohonan oleh wajib pajak dapat dilakukan untuk memperoleh manfaat P3B saat tahun pajak tahun berjalan (tahun diajukan permohonan) atau untuk tahun pajak sebelumnya.

Selanjutnya, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi wajib pajak. Pertama, berstatus SPDN sesuai dengan UU PPh. Kedua, memiliki NPWP. Ketiga, sudah menyampaikan SPT Tahunan yang sudah menjadi kewajiban. Keempat, memenuhi syarat administratif SKD.

Baca Juga: Ongkos Produksi Naik, Malaysia Kaji Ulang Windfall Tax Kelapa Sawit

Setelah itu, wajib pajak dapat mengajukan permohonan SKD SPDN secara daring. Untuk mengajukan permohonan SKD SPDN, silakan akses laman DJP Online. Kemudian Log in dengan mengisi NPWP, password, dan kode keamanan.

Setelah log in, pilih menu Layanan dan pilih KSWP. Setelah itu, Anda perlu memastikan identitas yang tampil sesuai dengan diri anda. Kemudian masih pada tampilan yang sama, pada bagian Untuk Keperluan, pilih SKD SPDN.

Pada bagian Periode Masa Berlaku, isi dengan angka 1 s.d. 12 periode tahun berjalan. Lalu, klik Cek Data. Setelah itu, akan muncul tampilan yang Anda perlu isi dengan kode keamanan yang tertera dan klik Submit.

Baca Juga: Hitung Pajak Minimarket, WP Diedukasi soal Pembukuan atau Pencatatan

Selanjutnya muncul tab Isian Data SKD SPDN, yang perlu diisi juga. Pada pertanyaan Negara Mitra P3B, isi dengan nama negara lain terkait dengan kepentingan perpajakan Anda. Lalu, isi Nama Lawan Transaksi, TIN Lawan Transaksi dan Deskripsi Transaksi.

Selanjutnya pada menu Konfirmasi Kebenaran Data, beri tanda centang pada persetujuan. Isi kode keamanan yang tertera, dan klik Submit. Setelah itu, SKD SPDN akan terdownload otomatis ke perangkat anda. Selesai. Semoga bermanfaat. (rizki/rig)

Baca Juga: Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : tips pajak, tips, pajak, SKD, SPDN, P3B, surat keterangan domisili, DJP Online, PPh

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

anisa

Senin, 26 Februari 2024 | 11:33 WIB
Bagaimana cara mendapatkan TIN Lawan Transaksi? untuk keperluan Google Adsense pencairan uangnya..

DANURSULAEMAN

Sabtu, 30 Juli 2022 | 22:55 WIB
boleh saya minta surat keterangan dokter
1

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 02 Juli 2024 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pihak-Pihak yang Wajib Memberikan Data dan Informasi Perpajakan

Selasa, 02 Juli 2024 | 13:30 WIB
PER-6/PJ/2024

Masih Ada Waktu! Pemberi Kerja Perlu Cek Pemadanan NIK-NPWP Karyawan

Selasa, 02 Juli 2024 | 12:30 WIB
KABUPATEN BOYOLALI

Pajak Hiburan Maksimal 40%, Ini Daftar Tarif Pajak Terbaru di Boyolali

Selasa, 02 Juli 2024 | 12:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sudah Juli 2024, Apakah Cabang Masih Lapor SPT? Ini Kata DJP

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 13:30 WIB
KABUPATEN BLORA

Pemkab Siapkan Hadiah untuk Pengusaha dan Konsumen yang Patuh Pajak

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PKP Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik e-Faktur, Ini Solusinya

Selasa, 02 Juli 2024 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Semester I/2024, Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Pajak Rp16,8 Triliun