INGGRIS

Cerai dari Uni Eropa, Inggris Andalkan Kesepakatan Bilateral

Doni Agus Setiawan | Kamis, 31 Desember 2020 | 15:01 WIB

Big Ben, salah satu lansekap Kota London, Inggris. (Foto: Flickr/Tom E

LONDON, DDTCNews - Pemerintah Inggris terus mengupayakan kesepakatan perdagangan bilateral dengan negara mitra setelah resmi keluar dari Uni Eropa tahun depan.

Salah satu perjanjian bilateral perdagangan yang sudah dikantongi adalah dengan Meksiko dengan skema Trade Continuity Agreement (TCA). Kesepakatan tersebut dicapai kedua negara pada 15 Desember 2020.

"TCA akan mempertahankan akses preferensial untuk perdagangan antara Meksiko dan Inggris Raya," tulis keterangan resmi pemerintah dikutip Senin (28/12/2020).

TCA antara Inggris dan Meksiko akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021 atau setelah periode transisi Brexit selesai pada 31 Desember 2020. Pemerintah Inggris meyakini skema kesepakatan perdagangan berbasis TCA ini akan menguntungkan kedua negara.

Pasalnya, melalui TCA kegiatan ekspor-impor antara Inggris dan Meksiko akan bebas bea masuk tambahan seperti yang diatur oleh WTO. Kesepakatan ini berlaku untuk beberapa komoditas seperti otomotif, farmasi, tekstil, hasil pertanian, manufaktur dan makanan minuman.

Melalui TCA, ekspor komoditas Inggris ke pasar Meksiko seperti olahan makanan dan minuman akan dikenakan tarif bea masuk 0%. Kesepakatan ini menjadi sangat menguntungkan karena di bawah regulasi normal WTO akan dikenakan bea masuk 20%.

"Kedua belah pihak bertujuan untuk memberlakukan TCA pada 1 Januari 2-2- dengan tunduk pada prosedur parlementer dan membutuhkan persetujuan legislatif," ungkapnya.

TCA Inggris dan Meksiko menjadi langkah awal menuju era perdagangan bebas bagi kedua negara. Kesepakatan ini juga menjadi pintu masuk Negeri Ratu Elizabeth untuk bergabung dalam skema kerja sama perdagangan internasional Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

"Inggris dan Meksiko telah sepakat bahwa negosiasi bilateral di masa depan harus berjalan paralel dengan proses CPTPP," imbuh pemerintah seperti dikutip tax-news.com. (Bsi)