Digitalisasi Jadi Momentum Bagi Pemerintah Bangun Kepatuhan Kooperatif

“Dalam konteks digitalisasi, teknologi memiliki peran penting dalam membangun paradigma kooperatif dengan memperlakukan wajib pajak sesuai dengan profil risiko ketidakpatuhannya. Caranya adalah dengan mengolah berbagai macam data yang terintegrasi dan terstandardisasi,” ujar Denny dalam workshop bertajuk The Digitalization of Tax Administrations in Asia and The Pacific yang digelar UN-ESCAP, Rabu (26/10/2022).

Menurut Denny, kepatuhan berbasis rasa saling percaya atau kepatuhan kooperatif penting untuk dibangun karena bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan pajak. Termasuk, perkara shadow economy yang kerap menjadi kendala bagi negara berkembang.

Denny menerangkan terdapat 2 kondisi yang harus dipenuhi agar kepatuhan kooperatif bisa dibangun. Pertama, proses perumusan kebijakan pajak oleh pemerintah harus dijalankan secara transparan. Maksudnya, beragam kebijakan pajak perlu disusun dengan melibatkan wajib pajak.

Kedua, sistem administrasi yang memudahkan wajib pajak. Denny menilai pemanfaatan teknologi dalam administrasi pajak tidak boleh hanya berfokus pada meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak semata. Namun, digitalisasi administrasi pajak juga perlu disusun untuk mengurangi biaya kepatuhan (compliance cost).

Lebih lanjut, Denny menilai otoritas pajak perlu membuat pilot program dengan melibatkan wajib pajak tertentu. Pilot program tersebut perlu dilakukan untuk mengidentifikasi pendekatan apa yang diperlukan dan dapat diaplikasikan kedepannya.

“Pemerintah perlu memanfaatkan digitaliasi tidak hanya untuk menghimpun penerimaan tetapi juga mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Tetapi perlu jaminan bagi wajib pajak yang tengah berupaya untuk patuh sepatutnya mendapatkan bantuan atau asistensi, bukan dicurigai atau diperiksa,” imbuh Denny.

Penerapan kepatuhan kooperatif, sambung Denny, dapat memberikan beragam manfaat baik untuk otoritas pajak maupun wajib pajak. Manfaat untuk otoritas pajak di antaranya adalah dapat menentukan perlakuan yang tepat berdasarkan profil risiko wajib.

Sementara itu, berdasarkan studi pada berbagai negara, manfaat kepatuhan kooperatif yang diberikan kepada wajib pajak di antaranya adalah pemberitahuan risiko pajak yang dapat timbul dari skema bisnis wajib pajak, asistensi untuk menemukan solusinya, dan kepastian terkait kedudukan hukum wajib pajak sejak dini.

Adapun acara ini digelar oleh United Nation Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP). Diskusi dibuka oleh Hamza Ali Malik selaku Director - Macroeconomic Policy and Financing for Development Division (MPFD) of ESCAP.

Selain Denny, ada 10 narasumber kompeten lain yang ikut menyampaikan pandangannya, yakni Economic Affairs Officer Financing for Development Section ESCAP Alberto Isgut; Head Asia-Pacific at IBFD Chair Rachel Saw; serta Professor of Practice, School of Accounting, Auditing, and Taxation, University of New South Wales Business School Jennie Granger.

Kemudian, hadir pula Professor Head of Finance University of Southern Queensland Tapan Sarker; Director Service Experience Centre, IRAS Rex Chua; serta Scientia Associate Professor of Tax Law University of New South Wales Business School Yan Xu.

Narasumber lain yang hadir adalah Deputy Director International Cooperation Division National Tax Service, Republic of Korea Yerin Doh; Senior Tax Executive Inland Revenue Board of Malaysia Suriyanti Esa; dan Head of Finance and Regulation Amazon Web Services Saket Narayan.

Sebagai informasi, topik tentang kepatuhan kooperatif ini sempat diulas oleh Denny Vissaro melalui publikasinya berjudul Developing a Cooperative Compliance Model for Large Developing Economies: Justification, Prerequisites, and Administrative Design. Publikasi tersebut menjadi salah satu bagian dari buku keluaran Routledge yang terbit pada Juli 2022 berjudul Taxation in the Digital Economy New Models in Asia and the Pacific. Baca "Lagi, Artikel Pajak Profesional DDTC Masuk Publikasi Internasional". (sap)