DJP Jelaskan Lagi Ketentuan Membuat Faktur Pajak Gabungan

“PKP bisa membuat 1 faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan BKP dan JKP kepada pembeli atau penerima yang sama selama 1 bulan kalender. Maka dalam satu faktur pajak bisa memuat BKP dan/atau JKP,” sebut DJP dalam akun Twitter @kring_pajak, Senin (9/1/2023).

Berdasarkan PER-03/PJ/2022, faktur pajak yang meliputi seluruh penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 bulan kalender disebut sebagai faktur pajak gabungan.

Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Dalam hal terdapat pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP yang diterima dalam bulan penyerahan, faktur pajak gabungan tetap dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Dalam hal PKP diwajibkan membuat faktur pajak dengan menggunakan lebih dari 1 kode transaksi, PKP dapat membuat faktur pajak gabungan atas penyerahan dengan kode transaksi yang sama, untuk tiap-tiap kode transaksi dimaksud.

Untuk diperhatikan, faktur pajak gabungan ini tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut.

PER-03/PJ/2022 juga memuat contoh pelaksanaan ketentuan faktur pajak gabungan yang dapat dilihat dalam lampiran. Simak ‘Apa Itu Faktur Pajak Gabungan?’ (rig)