Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Data & Alat
Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Fokus
Reportase

Dorong Brexit, Inggris Buat Kawasan Khusus dengan Tarif Pajak Rendah

A+
A-
0
A+
A-
0
Dorong Brexit, Inggris Buat Kawasan Khusus dengan Tarif Pajak Rendah

Perdana Menteri Boris Johnson bersama pasangannya Carrie Symonds. ANTARA FOTO/Chris Jackson/Pool via REUTERS/HP/djo

LONDON, DDTCNews - Proses negosiasi perdagangan Brexit antara Uni Eropa dan Inggris mulai mendapatkan titik terang menjelang berakhirnya periode transisi pada 31 Desember 2020.

Perdana Menteri (PM) Inggris Boris Johnson mengatakan pemerintah memiliki banyak rencana jika kesepakatan perdagangan dengan Uni Eropa bisa dicapai sebelum tahun baru. Salah satu rencana yang akan dilakukan antara lain membuat kawasan ekonomi khusus dengan rezim pajak rendah.

"Salah satu gagasan adalah dengan menerapkan daerah pelabuhan bebas, zona perdagangan internasional dengan pajak rendah," katanya seperti dikutip Senin (28/12/2020).

Baca Juga: Menurut Sejarah, Pajak Ternyata Punya Kaitan Erat dengan Pemberontakan

Johnson menjabarkan adanya kawasan ekonomi khusus pada daerah pelabuhan akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Inggris setelah keluar dari Uni Eropa. Dia menepis wacana kawasan ekonomi khusus dimanfaatkan sebagai sarana melakukan penggelapan pajak.

Menurutnya, kawasan perdagangan bebas juga sudah diterapkan oleh beberapa negara anggota Uni Eropa dengan sejumlah pembatasan. Dia memastikan akan membuka semua rencana kebijakan baru pemerintah setelah proses negosiasi perdagangan dengan Uni Eropa rampung.

"Pemerintah telah melakukan upaya besar untuk menyusun kebijakan dan kami tidak perlu terlalu banyak membicarakannya selama periode ini, karena mungkin hal tidak akan membuahkan hasil apapun," terangnya.

Baca Juga: Pentingnya Belajar Pajak dalam Bahasa Inggris, Cek Platform Ini

Perdana Menteri menyampaikan semangat Inggris dalam negosiasi perdagangan adalah tetap mendapatkan akses atas perdagangan bebas dengan Uni Eropa tanpa terikat dengan regulasi kawasan zona Euro. Johnson meyakini proses tersebut tidak akan berlaku untuk semua jenis bisnis.

Dia mencontohkan industri jasa keuangan. PM Johnson menyatakan kemungkinan besar bisnis jasa keuangan asal Inggris akan mendapatkan potensi regulasi tambahan atau hambatan nontarif untuk masuk ke pasar Uni Eropa.

"Anda ingin melakukan perdagangan bebas dengan Uni Eropa tanpa terikat dalam peraturan atau lingkaran legislatif mereka, tapi kesepakatan perdagangan Brexit mungkin tidak seperti yang kita inginkan," imbuhnya seperti dilansir theguardian.com. (Bsi)

Baca Juga: Inggris Beri Insentif PPN untuk Produk Rumah Tangga yang Disumbangkan

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : boris johnson, brexit, inggris

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 08 Juli 2024 | 21:57 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu CEISA yang Dikembangkan Ditjen Bea Cukai?

Senin, 08 Juli 2024 | 17:40 WIB
PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Bebas Bea Masuk Bibit dan Benih Pertanian, Download di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:30 WIB
APBN 2024

Sri Mulyani Proyeksikan Kinerja PNBP Lampaui Target Tahun Ini

Senin, 08 Juli 2024 | 17:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kejar Penerimaan Pajak di Semester II, Sri Mulyani Ungkap 3 Strategi

Senin, 08 Juli 2024 | 16:45 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Wawancara Calon Hakim Agung, Termasuk TUN Khusus Pajak, Tonton di Sini

Senin, 08 Juli 2024 | 16:05 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan Bea dan Cukai 2024 Diprediksi Kembali Shortfall Rp24,5 T

Senin, 08 Juli 2024 | 16:00 WIB
KABUPATEN WONOSOBO

Opsen Pajak Kendaraan di Kabupaten Wonosobo Diatur, Begini Detailnya

Senin, 08 Juli 2024 | 15:15 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Terkontraksi 7,9%, Sri Mulyani Ungkap 2 Penyebabnya