Jamin Ketahanan Energi dan Pangan, Ini Usulan Bappenas

"Proses pemulihan ekonomi dan bidang lainnya tidak akan jalan kalau tidak didukung dengan ketahanan energi, pangan dan sumber air, ini menjadi faktor yang saling berkaitan," katanya dalam acara webinar Outlook Pembangunan 2021, Selasa (22/12/2020).

Arifin menjabarkan sumber energi baru dan terbarukan melimpah ruah di Indonesia dengan potensi 419,3 giga watt. Sementara itu, pemanfaatannya baru 10,2 giga watt. Oleh karena itu, perlu terobosan kebijakan untuk menjamin ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.

Menurutnya, terdapat 3 rekomendasi prioritas dari Bappenas untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Ketiga rekomendasi prioritas tersebut terdiri dari kerangka investasi di bidang energi, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.

Pada kerangka investasi, rekomendasi kebijakan prioritas terdiri dari 7 kegiatan yang dimulai dengan meningkatkan produksi Migas di dalam negeri, mengurangi ketergantungan impor dan membangun infrastruktur gas bumi.

Kemudian memperluas jangkauan pelayanan, mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan, mendirikan pusat konservasi energi dan membangun kilang bahan bakar nabati seperti minyak kelapa sawit.

Selanjutnya pada kerangka kelembagaan, Bappenas menyarankan restrukturisasi dua BUMN energi, yakni PLN dan Pertamina. Restrukturisasi PLN berdasarkan wilayah untuk memisahkan kawasan komersial bisnis PLN dengan program subsidi energi atau public service obligation (PSO).

Sementara itu, untuk Pertamina agenda restrukturisasi melalui pengembangan SDM membagi restrukturisasi berdasarkan kegiatan usaha hulu dan usaha hilir.

Adapun rekomendasi prioritas pada kerangka regulasi terdiri dari 4 program. Pertama, mengubah skema pemberian subsidi dari basis komoditas menjadi berdasarkan penerima yakni penduduk yang membutuhkan subsidi.

Kedua, mengurangi ekspor batubara. Ketiga, memperbaiki sistem insentif untuk menarik investasi pada pengembangan energi baru dan terbarukan. Keempat, mempercepat revisi UU Migas dan UU Ketenagalistrikan.

"Jadi perlu mengubah subsidi berdasarkan komoditas menjadi kepada penduduk tidak mampu. Ini perlu dilakukan agar subsidi bisa tepat sasaran dan sekaligus sebagai sarana membangun basis data yang efisien. Satu data bisa digunakan untuk berbagai keperluan," imbuhnya. (Bsi)