Download Peraturan

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Jum'at, 05 Juli 2024 | 20:00 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Pusat Siapkan Rp4 Triliun bagi Pemda yang Atasi Isu-Isu Ini

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:30 WIB

ADMINISTRASI PAJAK

Keliru Cantumkan NPWP, Solusinya Bukan Bikin Faktur Pajak Pengganti

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB

IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Jokowi: IKN Jadi Sumber Ekonomi Baru, Serap Hasil Tani Daerah Lain

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Jum'at, 05 Juli 2024 | 19:00 WIB

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Ada Potensi Besar, DPR Minta Pemerintah Perbaiki Pengelolaan PNBP

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Jum'at, 05 Juli 2024 | 18:09 WIB

RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 26 atas Jasa Luar Negeri

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Kamis, 04 Juli 2024 | 21:02 WIB

TIPS PAJAK

Cara Cari Kurs Pajak Saat Ini dan Trennya Lewat DDTCNews

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Kamis, 04 Juli 2024 | 11:55 WIB

KAMUS PPH

Apa Itu Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi?

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB

PANDUAN PAJAK PEMULA

Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Perlu Diketahui Pemula

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Kamis, 04 Juli 2024 | 16:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Data Padan, Apa Saja Layanan Pajak yang Sudah Mengakomodasi NIK-NPWP?

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Kamis, 27 Juni 2024 | 14:11 WIB

KONSULTASI PAJAK

Bagaimana Cara Hitung Omzet untuk Fasilitas Pajak Pasal 31E UU PPh?

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Kamis, 20 Juni 2024 | 15:45 WIB

KONSULTASI PAJAK

Transaksi dengan Wajib Pajak UMKM, Perlu Potong PPh?

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Kamis, 20 Juni 2024 | 08:15 WIB

SURAT DARI KELAPA GADING

Sewindu Berlalu, DDTCNews Perkenalkan Wajah Baru

Komik & Animasi Pajak

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Sabtu, 29 Juni 2024 | 17:10 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Perhatikan Modal Penting Ini Jika Ingin Berkarier di Bidang Pajak

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:45 WIB

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Unsrat Gelar Webinar Soal Karier Bidang Akuntansi dan Pajak, Gratis!

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Rabu, 26 Juni 2024 | 10:05 WIB

HUT KE-17 DDTC

Semangat Menyambut HUT ke-17, DDTC Gelar Acara Internal dan Eksternal

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Jum'at, 14 Juni 2024 | 17:39 WIB

UNIVERSITAS PANCA BUDI

Aspek-Aspek Pajak Terkait Hibah yang Perlu Diperhatikan

Kalkulator PPh Pasal 21

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kamis, 04 Juli 2024 | 14:30 WIB

STATISTIK KEBIJAKAN FISKAL

Melihat Porsi Belanja Perpajakan di Negara Anggota ADB

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB

KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB

KMK 10/KM.10/2024

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak Juli 2024, Simak Perinciannya

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB

KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Lesu Terhadap Dolar AS dan Mayoritas Negara

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Senin, 01 Juli 2024 | 14:15 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

NIK, NPWP 16 Digit, NITKU Mulai 1 Juli 2024, Download Aturan di Sini

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Senin, 24 Juni 2024 | 14:15 WIB

LITERATUR PAJAK

Panduan Pajak untuk Usaha Jasa Boga atau Katering, Cek di Sini

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Jum'at, 21 Juni 2024 | 17:40 WIB

PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Keringanan hingga Pembebasan PBB-P2 Jakarta, Download di Sini!

Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun

Jum'at, 21 Juni 2024 | 10:00 WIB

LITERATUR PAJAK

Kanal Glosarium Perpajakan DDTC Kini Gratis dan Tanpa Daftar Akun

On

Download Peraturan

Komik & Animasi Pajak

Kalkulator PPh Pasal 21

Perpajakan DDTC

Peraturan Pajak Pusat

Putusan Pengadilan Pajak

Putusan Mahkamah Agung

Peraturan Pajak Daerah

UU Perpajakan Konsolidasi

Persandingan Dokumen

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

Bappenas

Anggaran Malah untuk Perbaiki Pagar Puskesmas, Stunting Urung Teratasi

Jum'at, 14 Juni 2024 | 10:30 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggaran Malah untuk Perbaiki Pagar Puskesmas, Stunting Urung Teratasi

Akibat penyalahgunaan anggaran, belanja penanganan stunting tidak mampu memberikan manfaatkan secara maksimal kepada masyarakat.

Anggaran Besar tapi Target Stunting Sulit Tercapai, Ini Kata Bappenas

Minggu, 09 Juni 2024 | 17:00 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Anggaran Besar tapi Target Stunting Sulit Tercapai, Ini Kata Bappenas

"Sedikit sekali penurunannya, padahal anggarannya sudah cukup besar yang digelontorkan," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Bappenas Usulkan Defisit Anggaran Tahun Depan sebesar 1,5 - 1,8 Persen

Rabu, 05 Juni 2024 | 15:30 WIB

RAPBN 2025

Bappenas Usulkan Defisit Anggaran Tahun Depan sebesar 1,5 - 1,8 Persen

Usulan tersebut lebih rendah ketimbang usulan pemerintah yang disebutkan dalam (KEM-PPKF) 2025, yakni sebesar 2,45 - 2,82 persen.

Soal Badan Penerimaan Negara di RKP 2025, Ini Kata Kepala Bappenas

Rabu, 08 Mei 2024 | 17:00 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

Soal Badan Penerimaan Negara di RKP 2025, Ini Kata Kepala Bappenas

Badan otorita penerimaan negara masuk dalam RKP 2025 lantaran pembentukan badan tersebut merupakan salah satu usulan dari pemerintah terpilih.

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

Sabtu, 27 April 2024 | 09:30 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

RKP 2025 Disusun Meski RPJPN Belum Diundangkan, Ini Alasan Bappenas

Pemerintah melalui rancangan awal RKP 2025 menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% hingga 5,6% pada tahun depan.

Bappenas: Wacana Badan Penerimaan Negara di RKP 2025 Belum Final

Rabu, 24 April 2024 | 13:30 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

Bappenas: Wacana Badan Penerimaan Negara di RKP 2025 Belum Final

Meski begitu, RKP 2025 akan tetap disusun dengan mempertimbangkan program-program yang diusung oleh pemerintahan berikutnya.

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB

PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Menurut Bappenas, target pertumbuhan ekonomi 5,3% - 5,6% dapat dicapai melalui peningkatan investasi dan ekspor melalui keberlanjutan hilirisasi.

RKP 2025 Mulai Disusun, Ada 3 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan

Jum'at, 08 Maret 2024 | 10:14 WIB

KEBIJAKAN PEMERINTAH

RKP 2025 Mulai Disusun, Ada 3 Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 juga diharapkan bisa mendukung cita-cita Indonesia Emas pada 2045.

Rasio Pajak Indonesia Perlu Dikerek Agar Setara Negara Emerging Market

Jum'at, 02 Februari 2024 | 13:30 WIB

KEBIJAKAN PAJAK

Rasio Pajak Indonesia Perlu Dikerek Agar Setara Negara Emerging Market

Rasio pajak Indonesia relatif rendah, hanya 10,5 persen ketimbang rata-rata rasio pajak 29 negara di Asia-Pasifik pada 2021 sebesar 19,8 persen.

Pemerintah Minta Pemda Susun RPJPD yang Selaras dengan RPJPN 2025-2045

Rabu, 17 Januari 2024 | 10:30 WIB

RPJPN 2025-2045

Pemerintah Minta Pemda Susun RPJPD yang Selaras dengan RPJPN 2025-2045

Sinkronisasi perencanaan pembangunan sangat membutuhkan keselarasan, keterpaduan, dan sinergi.

1 2 3 4 >

Tag Terkait

#logistik nasional

#biaya logistik

#pajak dan politik

© COPYRIGHT 2024 DDTC.

Pedoman Media Siber

Profile & Rate Card

Awards
and
Recognition

×

Pindai QR Code untuk download di Playstore.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.

×

Pindai QR Code untuk download di App Store.

Akses DDTC News lebih mudah karena semua informasi pajak sekarang ada dalam genggaman Anda.