Pemerintah Minta Pemda Susun RPJPD yang Selaras dengan RPJPN 2025-2045

"Penyelarasan melalui pendampingan bersama merupakan langkah pertama kali secara terintegrasi untuk memastikan keterpaduan dokumen yang selayaknya akan diikuti dengan rencana pembangunan guna mendapatkan hasil dan dampak positif bagi masyarakat," katanya, Rabu (17/1/2024).

Teni mengatakan Bappenas dan Kemendagri bertanggung jawab mendiseminasikan, menginternalisasi, dan menjamin implementasi RPJPN di daerah. Dalam hal ini, kepala Bappenas dan mendagri juga telah merilis surat edaran bersama mengenai penyelarasan RPJPD dengan RPJPN 2025-2045 yang ditandatangani pada 10 Januari 2024.

Selain itu, mendagri juga menerbitkan Instruksi Kemendagri Nomor 1/2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD sebagai panduan bagi pemda.

Dia menjelaskan forum pendampingan sudah mulai dilaksanakan dengan mengundang perwakilan 36 Bappeda provinsi dan bakal terus berlanjut. Bappenas bersama Kemendagri juga akan membentuk tim khusus untuk menjadi memastikan sinkronisasi RPJPD provinsi dengan RPJPN berjalan.

Sementara itu, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Restuardy Daud menyebut sinergi pemerintah pusat dan daerah juga menjadi kunci untuk mencapai visi Indonesia maju pada 2045. Menurutnya, sinkronisasi RPJPN 2025-2045 dengan RPJPD akan menjadi bagian integral dari perencanaan pembangunan nasional.

"Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat lokal yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional," ujarnya.

Saat ini, RUU RPJPN 2025-2045 masih dibahas oleh pemerintah bersama DPR. RUU tersebut masuk dalam prolegnas prioritas pada 2023 dan ditargetkan segera rampung dibahas. (sap)