Logo-Pakpol Logo-Pakpol
Literasi
Selasa, 02 Juli 2024 | 15:00 WIB
PANDUAN PAJAK PEMULA
Senin, 01 Juli 2024 | 18:12 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 20:00 WIB
KAMUS AKUNTANSI DAN PAJAK
Jum'at, 28 Juni 2024 | 19:30 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024
Senin, 01 Juli 2024 | 09:36 WIB
KMK 10/KM.10/2024
Rabu, 26 Juni 2024 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI 2024 - 02 JULI 2024
Rabu, 19 Juni 2024 | 10:03 WIB
KURS PAJAK 19 JUNI 2024 - 25 JUNI 2024
Fokus
Reportase

Janjikan Insentif Pajak, Begini Program dari 3 Capres-Cawapres

A+
A-
5
A+
A-
5
Janjikan Insentif Pajak, Begini Program dari 3 Capres-Cawapres

Calon presiden dan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (kiri) dan Muhaimin Iskandar (kedua kiri), Capres dan Cawapres dari Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto (ketiga kiri) dan Gibran Rakabuming Raka (ketiga kanan), serta Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo (kedua kanan) dan Mahfud MD (kanan) berfoto bersama dengan menunjukkan nomor hasil undian pada Rapat Pleno Terbuka Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Capres dan Cawapres Pemilu Tahun 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (14/11/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

JAKARTA, DDTCNews – Dalam dokumen visi dan misi yang dipublikasikan ke masyarakat, 3 pasangan capres dan cawapres dalam pemilu 2024 kompak mengusung insentif pajak sebagai salah satu program kerja yang dijanjikan.

Pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) misalnya berencana untuk memastikan seluruh insentif pajak, terutama tax holiday dan tax allowance, dilaksanakan secara terencana dan terkendali.

“[Kami juga akan] mempermudah proses memulai dan menjalankan usaha, termasuk dalam hal pembayaran pajak,” bunyi dokumen visi dan misi Anies-Cak Imin, dikutip pada Selasa (5/12/2023).

Baca Juga: Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Sementara itu, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menawarkan beberapa program insentif pajak antara lain seperti pemberian keringanan pajak untuk klub-klub olahraga dan pemangkasan tarif PPh Pasal 21.

Kemudian, menaikkan batasan penghasilan tidak kena pajak (PTKP), memberikan pembebasan pajak selama 2 tahun pertama untuk UMKM yang baru berdiri dan terdaftar secara resmi, serta menghapus PPN untuk semua jenis buku dan menjadikan pajak royalti buku bersifat final.

Untuk pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, mereka menjanjikan insentif atau subsidi bagi swasta dalam rangka meningkatkan kegiatan riset. Selain itu, Ganjar-Mahfud juga akan memberikan insentif pajak untuk perusahaan start-up.

Baca Juga: e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Dalam mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi, terutama di Papua, Ganjar-Mahfud juga akan mengucurkan insentif pajak dan dukungan keuangan khusus.

Bicara mengenai insentif pajak, ada temuan menarik juga dalam survei pajak dan politik DDTCNews yang telah diikuti 2.080 responden. Unduh laporan survei bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023.

Mayoritas responden atau 61,1% ternyata memandang perlu untuk parpol atau capres memiliki agenda pengurangan insentif pajak dalam rangka meningkatkan rasio pajak. Hanya15,8% responden saja yang berpendapat tidak perlu.

Baca Juga: Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Dari segi usia, mayoritas responden dari Gen Z, Milenial, Gen X, dan Baby Boomers menilai perlu adanya agenda pengurangan insentif pajak. Khusus responden Baby Boomers, sebanyak 31,0% di antaranya memilih netral. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pemilu 2024, prabowo-gibran, anies-cak imin, ganjar-mahfud, insentif pajak, program kerja, pajak dan politik, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 01 Juli 2024 | 09:00 WIB
APBN 2024

Akhir Mei 2024, Posisi Utang Pemerintah Tembus Rp8.353 Triliun

Minggu, 30 Juni 2024 | 15:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

KPK Ingatkan Pelaku Usaha Pertambangan untuk Patuh Pajak

Minggu, 30 Juni 2024 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN BEA DAN CUKAI

Harga CPO Turun Berefek ke Penerimaan Bea Keluar, Ini Penjelasan DJBC

berita pilihan

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kemenperin Beri Usulan Terkait Insentif Perpajakan Industri Farmasi

Rabu, 03 Juli 2024 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

e-Faktur Masih Pakai Format NPWP 15 Digit, Begini Penjelasan DJP

Rabu, 03 Juli 2024 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Strategi Turunkan Harga Obat dan Alkes, Insentif Perpajakan Disiapkan

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 03 JULI 2024 - 09 JULI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Rupiah Masih Lesu Terhadap Mayoritas Negara Mitra

Rabu, 03 Juli 2024 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Kejar Target Penerimaan Pajak, Kemenkeu Optimalisasi Proses Restitusi

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:54 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP, TAM Disebut Punya 4 Manfaat Ini bagi Wajib Pajak

Selasa, 02 Juli 2024 | 19:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

PKP Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik e-Faktur, Ini Solusinya

Selasa, 02 Juli 2024 | 18:30 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Semester I/2024, Pemprov DKI Jakarta Kumpulkan Pajak Rp16,8 Triliun

Selasa, 02 Juli 2024 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), Begini Ketentuannya

Selasa, 02 Juli 2024 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pindah KPP, WP Bisa Kirim Permohonan ke Kantor Pajak Lama atau Baru