KAPj IAI Adakan Diskusi Soal Pengadilan Pajak Pasca Putusan MK

Ketiga narasumber tersebut antara lain Founder DDTC Darussalam, Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial Triyono Martanto, dan Hakim Agung Pajak Mahkamah Agung periode 2011-2021 Hary Djatmiko. Adapun pengurus KAPj IAI Ratna Febriana akan menjadi moderator.

Bila berminat mengikuti diskusi online tersebut, Anda dapat mendaftar pada link berikut: https://bit.ly/RTD0723. Jika membutuhkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi nomor Whatsapp resmi IAI, yaitu 08-111-055-141.

Acara yang digelar secara gratis dan terbuka untuk umum ini sangat relevan dengan kondisi sekarang. MK sebelumnya telah merilis Putusan MK No. 26/PPU-XXI/2023 yang membatalkan kewenangan Kementerian Keuangan sebagai institusi yang membina Pengadilan Pajak.

Dengan putusan tersebut, Pasal 5 ayat (2) UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak diubah menjadi Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026.

Lantas, bagaimana dampak dan implikasi putusan MK terhadap pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak?

Lalu, bagaimana pula peran kuasa wajib pajak dan kuasa hukum wajib pajak dalam mendampingi atau mewakili wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakan di Pengadilan Pajak? Tertarik mengikutinya? Daftar sekarang juga!

Pada hari yang sama, akan ada juga penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara IAI dan Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Pajak Seluruh Indonesia (PERTAPSI). (rig)