Kemenkeu dan IMF Akan Gelar Konferensi Pajak Internasional

"Penguatan sistem perpajakan telah menjadi kunci prioritas pembangunan untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) 2030. Sistem pajak yang kuat patut diakui menjadi kunci untuk meningkatkan pembangunan," demikian dilansir dari keterangan resmi Kementerian Keuangan, Kamis (8/6).

Reformasi pajak internasional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengembangan sistem pajak dalam negeri. Untuk itu, penilaian kembali kebijakan pajak antar negara-negara ASEAN (+3) menjadi perhatian dengan perubahan lanskap pajak internasional.

Isu penghindaran pajak perusahaan semakin menonjol, dan inisiatif baru telah dimulai untuk mengatasi masalah pajak internasional, misalnya dengan Automatic Exchange of Information (AEoI) dan proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang dilakukan oleh G20-OECD.

Bahkan kompetisi pajak semakin meningkat dengan pencatian Penanaman Modal Asing (PMA) guna mendorong perekonomian nasional dan lapangan pekerjaan. Kurangnya harmonisasi dan koordinasi insentif pajak antar pemerintah negara ASEAN hanya menguatkan kompetisi di lapisan bawah, dengan mengorbankan pendapatan di wilayah ini.

Di samping itu, peserta dari acara tersebut diharapkan merupakan pembuat kebijakan tingkat tinggi di wilayah yang melipuyi staf senior dari organisasi internasional dan regional, staf senior dari Kementerian terkait Keuangan dan Administrasi Perpajakan, serta para akademisi dan masyarakat luas.

Melalui acara ini, para peserta juga diharapkan dapat terlibat di pertemuan tingkat tinggi lainnya, termasuk Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia pada Oktober 2018. (Amu)